Jakarta, 2 Mei 2025 — Drama panas di lingkar kekuasaan Indonesia kembali mengguncang jagat perpolitikan nasional. Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo—putra dari mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno—mendadak dicopot dari jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I). Tapi yang lebih mengejutkan: hanya dalam hitungan hari, kabar pembatalan pencopotan itu menyeruak. Apa yang sebenarnya terjadi?
Langkah ini bukan sekadar mutasi biasa. Waktunya terlalu “kebetulan”: terjadi tepat setelah nama Try Sutrisno dikaitkan dengan pernyataan keras Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sebuah desakan yang dianggap ancaman langsung terhadap legitimasi politik sang putra mahkota Presiden Joko Widodo.
Para analis menyebut pencopotan Kunto sebagai sinyal politik—tekanan yang dibungkus dalam bungkus militer. Tapi tekanan dari siapa? Dan untuk siapa?
“Ini bukan hanya tentang mutasi jabatan. Ini tentang pesan: siapa pun yang mencoba menentang garis kekuasaan, akan dibungkam,” ujar seorang pengamat militer yang enggan disebutkan namanya.
Namun alur cerita ini berubah cepat. Kabar dari dalam lingkaran politik mengungkap, pencopotan Letjen Kunto dibatalkan. Ferdinand Hutahaean, tokoh PDI Perjuangan, mengunggah informasi di media sosial bahwa sang jenderal telah dikembalikan ke posisinya semula. Sebuah pembalikan keputusan yang tidak lazim dalam tradisi militer, apalagi menyangkut posisi strategis.
Apakah ini tekanan balik dari internal TNI? Apakah masih ada faksi-faksi patriotik yang menolak tunduk pada kekuatan politik dinasti?
“Letjen Kunto bukan sekadar prajurit. Ia simbol dari sebuah garis sejarah militer Indonesia yang berdiri di atas prinsip dan keberanian. Jika ia dijatuhkan karena idealisme sang ayah, itu penghinaan terhadap semua yang pernah berjuang mempertahankan Republik,” ujar seorang mantan pejabat tinggi pertahanan.
Mabes TNI buru-buru meredam suasana. Mereka menegaskan bahwa mutasi dilakukan demi kepentingan organisasi dan pembinaan karier. Tapi publik tahu, ini lebih dari sekadar rotasi.
Di tengah suhu politik yang memanas jelang gugatan legalitas Pilpres di Mahkamah Konstitusi, langkah-langkah seperti ini justru mempertegas aroma kekuasaan yang terancam dan mulai defensif. Pencopotan—dan kemudian pembatalannya—menjadi cermin dari tarik-menarik kekuatan antara prinsip, loyalitas, dan kekuasaan.
Satu hal yang pasti: badai belum usai. Dan Letjen Kunto kini bukan sekadar jenderal biasa. Ia menjadi simbol perlawanan diam-diam dari barisan yang tak mau tunduk.
