Jakarta, 2025 — Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini menjadi kabar penting bagi masyarakat digital Indonesia karena membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan hak digital, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab platform digital.
Berikut adalah penjelasan mudah tentang pasal-pasal yang diubah dan maksudnya:
1. Pasal 27 – Ujaran Kebencian dan Konten Asusila
Dulu: Pasal ini sering dikritik karena dianggap “pasal karet” dan menimbulkan kriminalisasi.
Sekarang: Redaksi pasal diperjelas. Frasa seperti “melanggar kesusilaan” diberi batasan lebih tegas. Ujaran kebencian kini hanya dikenai sanksi jika terbukti mengandung niat jahat dan berdampak luas secara sosial.
Maksudnya: Tidak semua komentar atau kritik dianggap pelanggaran. Kritik terhadap pemerintah, misalnya, tidak langsung dikriminalisasi jika dilakukan secara konstruktif.
2. Pasal 28 – Penyebaran Hoaks
Dulu: Dipakai untuk menjerat penyebar berita bohong, tapi kadang dimaknai terlalu luas.
Sekarang: Diperjelas definisi “berita bohong” dan syaratnya harus mengakibatkan keresahan atau kerugian yang nyata.
Maksudnya: Hoaks yang tidak berdampak luas atau tidak sengaja tidak langsung dihukum. Namun, hoaks yang memicu kepanikan massa tetap dipidana.
3. Pasal 29 – Ancaman Kekerasan
Dulu: Kurang spesifik soal bentuk ancaman.
Sekarang: Ancaman kekerasan melalui media digital harus dibuktikan mengandung unsur nyata dan bisa menimbulkan rasa takut pada korban.
Maksudnya: Meme atau candaan yang tak mengandung niat jahat tak otomatis dianggap ancaman. Tapi jika mengintimidasi secara nyata, tetap bisa diproses hukum.
4. Pasal 36 – Kerugian di Dunia Digital
Dulu: Sulit menilai dampak kerugian akibat pelanggaran digital.
Sekarang: Dijelaskan bahwa kerugian harus bersifat nyata, dapat dihitung, dan dibuktikan melalui forensik digital.
Maksudnya: Korban bisa menuntut ganti rugi bila kehilangan uang, data, atau akses akibat serangan digital atau penipuan online.
5. Tambahan Penting: Perlindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Platform
Baru: UU ini mulai mengakomodasi perlindungan data pribadi dan mewajibkan platform digital (seperti media sosial dan e-commerce) bertanggung jawab jika membiarkan konten ilegal menyebar.
Maksudnya: Platform tak bisa lepas tangan. Jika pengguna menyebar hoaks atau konten pornografi, platform bisa ikut bertanggung jawab bila lalai menghapusnya.
Kesimpulan:
Perubahan UU ITE 2025 berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban digital. Pemerintah berharap rakyat bisa lebih tenang bersuara di media sosial tanpa takut dipidana, selama tetap dalam batas yang bertanggung jawab.
Catatan: Pemerintah juga membuka ruang untuk penyelesaian sengketa digital melalui mediasi atau arbitrase, bukan langsung ke pengadilan.
