Medan, 28 Mei 2025 — Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus melanjutkan program dan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kebijakan dan kegiatan penting diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow di kawasan Medan Utara, tepatnya di Medan Belawan. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk), layanan kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) secara gratis. Selain itu, tersedia juga job fair dengan sistem walk-in interview untuk membantu pencari kerja di kawasan tersebut.
Pemko Medan juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Badan Gizi Nasional, Pemko Medan menegaskan kesiapan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang akan mendukung kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat.
Di sisi sosial, DPRD Kota Medan mendesak Pemko Medan untuk lebih fokus dalam penanganan masalah stunting yang masih menjadi isu serius. Mereka meminta langkah-langkah konkret dan program kesehatan gizi berkelanjutan demi menekan angka stunting di kota ini.
Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Medan kini mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan disambut antusias oleh para pekerja informal sebagai upaya melindungi kesejahteraan mereka.
Untuk masalah infrastruktur, anggota DPRD Medan, Godfried Lubis, meminta Pemko Medan rutin membersihkan drainase demi meminimalisir banjir yang kerap melanda kawasan tertentu saat musim hujan.
Selain itu, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga aktif menggunakan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Langkah ini mempermudah masyarakat mendapatkan informasi kebijakan dan layanan publik, sekaligus membuka ruang pengaduan daring agar keluhan warga dapat segera ditindaklanjuti.
