MEDAN – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara merilis hasil tes urine terhadap camat dan lurah se-Kota Medan. Dalam temuan yang memprihatinkan ini, empat pejabat dinyatakan positif narkoba, bahkan seorang lurah terindikasi mengalami kecanduan sabu.
Kepala BNN Sumut, Brigjen Toga Habinsaran Panjaitan, menegaskan bahwa tes dilakukan bersama Pemerintah Kota Medan pada Sabtu (26/4/2025). “Kami sudah mendalami hasil pemeriksaan bersama Pemerintah Kota Medan. Ada yang memakai sabu, ganja, ekstasi, dan obat penenang,” ujar Toga.
Salah satu camat, berinisial AF, terdeteksi menggunakan obat psikotropika golongan 4 jenis Alprazolam. “Kalau kami klasifikasikan, dia sedang,” katanya. Camat lainnya, HS, dilaporkan pernah memakai ekstasi tahun 2013 dan kini mengonsumsi obat penenang.
Lebih mengejutkan lagi, seorang lurah berinisial HSS diketahui mengalami ketergantungan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) dengan tingkat sedang. Sementara itu, lurah berinisial EEL hanya menggunakan ganja satu kali. (Baca selengkapnya di Detik Sumut).
Reaksi Wali Kota dan Langkah Pemerintah
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan bahwa keempat pejabat akan dinonaktifkan sementara. “Apabila nanti tingkatannya memang terbukti, akan kami nonaktifkan untuk sementara. Yang jelas-jelas terbukti itu penggunaan secara sadar, kita nonaktifkan,” kata Rico.
Pemerintah Kota Medan berkomitmen melakukan pendalaman ulang pada hasil tes tersebut. “Kami sudah tindak lanjuti, hanya memang empat orang tersebut statusnya belum final. Perlu pendataan ulang dan pengecekan di laboratorium,” tambah Rico.
Sementara itu, BNN Sumut juga menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi. Mereka akan meminta persetujuan keluarga untuk memproses rehabilitasi keempat pejabat tersebut. “Untuk yang memberikan atau mengedarkan, nanti akan kami dalami dari mana mereka mendapatkannya,” kata Toga.(Lihat juga di Detik Sumut – Indeks Berita).
Pencegahan Penyalahgunaan dan Harapan Publik
Temuan ini memicu keprihatinan luas, karena menunjukkan adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara. Publik mendesak Pemkot Medan untuk bersikap transparan dan tegas terhadap siapapun yang terlibat.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Lianawati, menilai bahwa langkah tegas ini harus menjadi pintu masuk reformasi birokrasi. “Tes urine ini sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,” katanya.
Pihak Pemko melaporkan bahwa sebagian besar lurah dan camat lain dinyatakan negatif narkoba. Namun, pemerintah rutin untuk melakukan tes narkoba dan pengawasan ketat, sebagai upaya preventif yang nyata.
