Jakarta – Dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi terkuak di persidangan dalam kasus judi online kembali memanas. Sidang yang memeriksa perkara ini memunculkan fakta mengejutkan tentang aliran dana hingga Rp 1.200 triliun dari bisnis judi online yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu, terungkap keterangan dari saksi bahwa Budi Arie diduga mendapat 50% dari hasil bisnis ilegal ini. Bahkan, Presiden Jokowi dikabarkan sudah “angkat tangan” dan tidak mau terlibat membela Budi Arie yang kini tengah terseret kasus ini. Tekanan publik semakin besar agar Budi Arie segera mundur dari jabatannya supaya mempermudah jalannya proses hukum.
Temuan ini diungkap dalam podcast yang dipandu Ilham Rasul bersama Kisman Latumakulita. “Masalah Budi Arie ini, 99% kemungkinan besar dia akan jadi tersangka,” ujar Kisman dalam podcast Rumah Pemuda. Kisman menekankan bahwa sulit bagi seorang pejabat untuk lolos jika nama mereka sudah muncul di persidangan. “Kalau sudah di fakta persidangan, susah mundur,” tegasnya.
Tekanan Mundur dan Reaksi Presiden
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk membasmi habis masalah judi online. “Presiden sangat memberikan perhatian besar terhadap persoalan judi online,” kata Kisman. Hal ini menjadi salah satu prioritas utama selain program kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional.
Lebih jauh, Kisman menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak akan memberikan pembelaan kepada Budi Arie jika terbukti bersalah. “Jangan pernah terlintas di benak aparat pemerintah bahwa perilaku mereka tidak diketahui presiden,” tegasnya. Menurutnya, posisi Budi Arie saat ini justru menjadi beban bagi Presiden dan kabinet yang sedang bekerja keras memulihkan perekonomian rakyat.
Sementara itu, tekanan agar Budi Arie segera mundur dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM terus menguat. “Supaya tidak menjadi beban bagi kabinet,” ujar Kisman. Hal ini penting agar jalannya pemerintahan dan proses hukum berjalan tanpa intervensi kepentingan politik. (Sumber internal: StudioAI21)
Kualifikasi Pegawai dan Sumber Dana Judi
Selain soal dugaan aliran dana, sidang ini juga menyingkap fakta bahwa beberapa pelaku bukanlah pegawai organik Komdigi. Mereka adalah tenaga honorer yang direkrut secara informal dan disebut memiliki kemampuan khusus untuk mengidentifikasi situs judi online. “Kualifikasinya memang aneh,” ujar Kisman. Ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan rekrutmen demi kepentingan tertentu.
Dana judi online yang mengalir ke Indonesia disebut mencapai ribuan triliun rupiah. “Ironisnya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat justru berputar di bisnis ilegal,” ungkap Kisman. Ia menambahkan, tragedi ini menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai korban utama. (Baca: Detik News – Kata Budi Arie soal Pegawai Komdigi)
Reformasi Kabinet dan Harapan Publik
Dalam diskusi tersebut, Kisman berharap Presiden Prabowo segera merombak kabinetnya. “Yang tidak bisa mengimbangi speed Presiden harus diganti,” tegasnya. Ia menilai pentingnya generasi muda yang berkapasitas untuk memperkuat jajaran kabinet.
Lebih jauh, Kisman menekankan bahwa reformasi sistem pendanaan partai politik adalah kunci. “Kalau partai politik masih bergantung pada uang judi online, maka demokrasi kita tidak akan pernah sehat,” pungkasnya.
Hingga kini, publik menunggu hasil akhir persidangan untuk memutuskan nasib Budi Arie. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan dunia politik dari praktik ilegal dan perilaku yang merugikan rakyat.
