Jakarta – Di tengah perjuangan Presiden Prabowo Subianto mencari anggaran untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan pembebasan utang petani, publik justru dikejutkan dengan temuan mengejutkan: Direksi dan Komisaris BUMN diduga menikmati pesta pora anggaran hingga Rp50 triliun tiap tahun, hanya dari gaji dan bonus kinerja (tantim).
Pakar ekonomi sekaligus jurnalis senior Kisman Latumakulita mengungkap bahwa praktik pemborosan ini terjadi secara sistematis di lebih dari 15 BUMN besar, mulai dari Pertamina, PLN, Telkom, Mandiri, hingga Pupuk Indonesia.
“Gaji direksi di Pertamina bisa mencapai Rp4,7 miliar per bulan. Bahkan, pada 2023, hanya dari bonus direksi Pertamina saja, negara harus menggelontorkan Rp806 miliar,” ujar Kisman dalam podcast Rumah Pemuda.
Bonus Triliunan di Tengah Kerugian
Ironisnya, banyak dari BUMN tersebut justru tidak mencetak keuntungan signifikan. Bahkan, PLN yang 100% disubsidi negara, tetap membagikan bonus tahunan bagi direksi dan komisarisnya.
“Bagaimana bisa perusahaan yang rugi malah dapat bonus? Ini rumus akuntansi dari mana?” tegas Kisman.
Infografik yang dirilis menyebutkan bahwa investasi BUMN seperti Telkomsel ke GOTO menyebabkan kerugian nilai saham (impairment) sebesar Rp4,7 triliun, tanpa kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan.
Tantim & Gaji Tak Rasional, Waktu untuk Moratorium?
Menurut catatan Kisman, jika Presiden menerbitkan Kepres Moratorium terhadap pembagian tantim selama satu hingga dua tahun, maka negara dapat menghemat minimal Rp25 triliun. Jika ditambah dengan pengurangan gaji direksi dan komisaris anak-cucu BUMN, total efisiensi bisa mencapai Rp50 triliun per tahun.
“Kalau tak setuju, silakan mundur. Banyak anak bangsa lain yang siap kerja dengan jujur, bahkan tanpa bonus,” ujarnya tegas.
Potensi Konflik Kepentingan dan Jejaring Politik
Dalam wawancara yang sama, Kisman juga menyoroti praktik pengangkatan komisaris dari kalangan aparatur negara aktif, mantan tim sukses, hingga tokoh ormas. Bahkan, muncul dugaan adanya “mesin pencari uang” di lingkaran elit Kementerian BUMN.
“Ada nama-nama seperti Deni Mawengkang, Febri Prasetiadi, hingga bekas RT di Menteng yang diduga mengatur lalu lintas tantim dan setoran,” ungkapnya.
Publik Desak Reformasi Total BUMN
Dengan total aset BUMN sebesar Rp11.000 triliun, namun hanya menyumbang Rp300 triliun laba bersih ke negara, kinerja BUMN dinilai jauh dari optimal.
“Petronas, satu perusahaan migas Malaysia, bisa hasilkan lebih besar dari seluruh BUMN kita gabungan,” kata Kisman.
Kesimpulan: Saatnya Presiden Turun Tangan
Para pemuda, akademisi, dan pengamat menyerukan agar Presiden segera:
-
Menetapkan moratorium bonus (tantim) BUMN
-
Merevisi sistem gaji dan tunjangan komisaris
-
Melakukan audit total jejaring rente politik di tubuh BUMN
Reformasi ini bukan hanya soal anggaran, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan biarkan satu sisi Presiden ngos-ngosan pakai uang pribadi demi rakyat, sementara yang lain pesta pora di BUMN,” pungkas Kisman.
Baca Juga:
