Jakarta – Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama pada sektor pariwisata dan transportasi udara, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal baru berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat domestik maskapai Citilink selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diberlakukan mulai 10 Juni hingga 31 Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka pendek pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, serta mendukung sektor-sektor yang terdampak berat selama pandemi dan krisis ekonomi global. “Transportasi udara domestik adalah tulang punggung konektivitas antarwilayah. Kita ingin masyarakat kembali aktif bepergian untuk keperluan keluarga, wisata, dan bisnis,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah menanggung PPN sebesar 11% untuk setiap pembelian tiket Citilink selama periode yang ditentukan. Direktur Utama Citilink, Dewa Kadek Rai, menyambut baik inisiatif ini. “Harga tiket kami akan mengalami penurunan signifikan, tergantung rute dan waktu pembelian. Rata-rata penurunan mencapai 7–11%. Ini sangat membantu konsumen dan memperkuat okupansi kursi penerbangan,” jelasnya.
Tak hanya berdampak langsung pada konsumen, kebijakan ini juga memberikan efek berantai pada sektor pariwisata dan pelaku UMKM di berbagai destinasi. Menurut Direktur Pemasaran Regional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esthy Reko Astuti, peningkatan pergerakan wisatawan domestik berpotensi mendongkrak pendapatan lokal hingga 25% di daerah-daerah tujuan favorit seperti Yogyakarta, Bali, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
“Kita berharap efeknya menyentuh homestay, kuliner lokal, pemandu wisata, hingga pengrajin. Bila ada 3 juta pergerakan penumpang tambahan, setidaknya Rp1,5 triliun uang akan berputar di sektor riil,” ujar Esthy.
Berdasarkan data dari Angkasa Pura I dan II, trafik penumpang Citilink pada libur sekolah tahun 2024 mencapai 2,1 juta. Tahun ini, dengan insentif pajak dan promosi bersama dinas pariwisata daerah, target kenaikan jumlah penumpang dipatok hingga 20% atau setara 2,5 juta penumpang.
Efek pengurangan PPN ini juga dirasakan oleh konsumen kelas menengah yang selama ini enggan bepergian karena harga tiket yang mahal. Seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Retno Widuri, mengaku baru bisa mengajak anak-anaknya liburan ke Lombok setelah melihat harga tiket yang lebih terjangkau. “Biasanya tiket di atas Rp1 juta per orang, sekarang bisa di bawah Rp900 ribu. Lumayan untuk keluarga kami yang lima orang,” katanya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fadhil Hasan, mengapresiasi kebijakan ini namun mengingatkan pentingnya pelaksanaan teknis yang efisien dan transparan. “Penting agar maskapai tidak menaikkan harga dasar secara diam-diam. Selain itu, pengawasan dari Dirjen Pajak dan KPPU juga harus diperketat untuk mencegah praktik kartel tiket,” ujarnya.
Di sisi lain, para pelaku industri perhotelan juga menyatakan optimisme mereka. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa selama masa liburan pertengahan tahun, tingkat hunian kamar hotel biasanya meningkat 10–15%. “Dengan adanya insentif ini, kami memproyeksikan peningkatan bisa mencapai 20%. Namun kami tetap perlu promosi lintas sektor, seperti paket bundling penerbangan dan hotel,” kata Hariyadi.
Selain Citilink, pemerintah disebut sedang menjajaki kerja sama dengan maskapai lain seperti Lion Air dan Batik Air untuk pemberlakuan program serupa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kompetisi sehat antar maskapai dan mencegah monopoli.
Sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, pemerintah juga merilis dashboard digital di laman Kementerian Perhubungan dan DJP Online, yang akan menampilkan daftar rute, harga sebelum dan sesudah subsidi PPN, serta laporan harian jumlah penumpang.
Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika ada penyimpangan harga atau penolakan pemberlakuan diskon oleh agen tiket. Layanan pengaduan dibuka melalui call center 1500-500 dan platform media sosial resmi Kemenkeu serta Kementerian Pariwisata.
Kebijakan fiskal seperti ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang pada triwulan I 2025 mencapai 5,1%, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 53%. Sektor transportasi dan pergudangan sendiri tumbuh 7,2% tahun ini, dan diharapkan bisa meningkat lebih lanjut pada Q2 dengan insentif seperti ini.
Pemerintah juga mengaitkan kebijakan ini dengan program jangka menengah transformasi ekosistem pariwisata nasional berbasis digital, inklusif, dan berkelanjutan. “Transportasi adalah gerbang awal. Jika mobilitas tinggi dan efisien, maka ekonomi lokal akan bergerak. Kita bangun bukan hanya bandara, tapi jaringan pertumbuhan ekonomi,” tutup Sri Mulyani.
