Jakarta – Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan tengah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang memuat reformasi menyeluruh terhadap pendidikan dasar dan menengah. RUU ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya perbaikan sistem pendidikan nasional.
Beberapa poin utama dalam draf RUU ini adalah penghapusan ujian nasional, penguatan pendidikan karakter, pemberlakuan evaluasi adaptif berbasis kompetensi, serta pelatihan guru berbasis kecerdasan buatan dan literasi digital. Menurut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pendekatan ini bertujuan membangun sistem pendidikan yang berpihak pada siswa dan menyesuaikan perkembangan teknologi.
“Kita harus melepaskan pendekatan satu ukuran untuk semua. Anak-anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda-beda. Kurikulum dan sistem evaluasi harus adaptif dan personal,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan.
Namun, RUU ini juga menuai sejumlah kritik. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) tidak dibarengi dengan sistem penilaian yang objektif. “Kami khawatir akan terjadi ketimpangan standar penilaian antar sekolah. Evaluasi adaptif memang baik, tetapi perlu ada acuan nasional yang kuat dan bisa diverifikasi,” ujar Wasekjen FSGI, Retno Listyarti.
Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan seperti Sekolah Tanpa Batas menyampaikan bahwa pelatihan guru berbasis kecerdasan buatan akan menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota dan di daerah. Akses terhadap infrastruktur digital belum merata dan bisa menjadi batu sandungan bagi pemerataan kualitas pendidikan.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan rencana distribusi tablet pembelajaran dan pelatihan daring nasional bagi lebih dari 500.000 guru di seluruh Indonesia. Program ini akan dimulai pada Agustus 2025, bersamaan dengan uji coba sistem evaluasi berbasis kompetensi di 15 provinsi.
Untuk mendapatkan perspektif lebih luas, RUU Sisdiknas ini dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara ASEAN lainnya. Di Singapura, misalnya, model evaluasi adaptif telah diterapkan sejak 2016 dengan penggunaan teknologi seperti ujian berbasis komputer yang disesuaikan tingkat kesulitannya dengan kemampuan siswa. Thailand juga telah memulai reformasi pendidikan karakter dan literasi digital sejak 2019 melalui pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
“Indonesia tidak bisa tertinggal dari negara-negara tetangga dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global. Kita butuh sistem yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Prof. Yohana M. Sitorus, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.
RUU ini juga mengatur insentif tambahan bagi guru yang mengadopsi pendekatan pembelajaran diferensiatif, serta pemberlakuan kewajiban sekolah menyediakan bimbingan konseling secara berkala.
Masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan masih diberi kesempatan memberi masukan publik melalui laman resmi Kementerian hingga 30 Juli 2025. Draf akhir diharapkan rampung dan diajukan untuk pengesahan dalam masa sidang ketiga tahun ini.
Dengan segala tantangannya, RUU Sisdiknas ini menjadi simbol semangat reformasi yang tak hanya menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi juga menjawab kerinduan akan sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berpihak pada murid.
