Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa kondisi ekonomi nasional dan layanan publik tetap berjalan stabil di tengah spekulasi perombakan kabinet. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada agenda resmi reshuffle, menandakan bahwa jajaran menteri masih dinilai mampu menjaga kesinambungan pemerintahan di era transisi kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto.
Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat
Saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana, Prasetyo Hadi menekankan bahwa “sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai pergantian menteri,” meskipun evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara periodik oleh Presiden.
“Pemerintahan saat ini fokus pada kesinambungan kebijakan utama. Evaluasi itu ada, tetapi reshuffle belum menjadi agenda,” ujar Prasetyo.
Pilar Ekonomi dan Layanan Masyarakat Terjaga
Sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial disebut berada dalam kondisi “terkendali dan terjaga.” Beberapa indikator ekonomi menunjukkan performa stabil:
-
Inflasi di bawah 3% pada triwulan kedua 2025.
-
Penerimaan negara dari sektor pajak dan ekspor batubara tetap tumbuh.
-
Layanan publik seperti program makan bergizi gratis, bansos digital, dan layanan e-KTP tetap berjalan di 514 kabupaten/kota.
Pemerintah menekankan keberlanjutan layanan tersebut sebagai indikator solidnya kinerja kementerian teknis.
Presiden Prioritaskan Konsolidasi Program Strategis
Di sisi lain, Presiden Prabowo disebut lebih fokus pada konsolidasi program-program unggulan, seperti:
-
Reformasi pertahanan dan ketahanan pangan.
-
Pemerataan infrastruktur digital.
-
Efisiensi subsidi energi dan pengendalian fiskal jangka panjang.
Kabinet dinilai perlu waktu untuk menyelesaikan transisi kepemimpinan dan konsolidasi antarkementerian pasca-pelantikan 2024 lalu.
Sinyal Politik: Stabil, Tapi Tetap Dinamis
Meski tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, beberapa pengamat menyebut dinamika politik tetap terbuka. Partai koalisi seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar masih dalam komunikasi aktif membahas evaluasi kinerja menteri sebagai bagian dari proses penyesuaian arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan layanan publik menjadi prioritas utama, di atas pertimbangan politik. Presiden Prabowo tampaknya lebih memilih mempertahankan efektivitas kabinet ketimbang melakukan perombakan di masa awal pemerintahan. Masyarakat diimbau tidak terpengaruh isu politik yang belum berdasar.
