Keputusan Mendagri Tito Karnavian serahkan empat pulau Aceh ke Sumut picu kemarahan publik. Politik dinasti Jokowi, ancaman disintegrasi, dan motif ekonomi jadi sorotan utama.
Jakarta — Polemik pemindahan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) memicu kegaduhan politik nasional. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan dalam podcast Abraham Samad SpeakUp, akademisi Universitas Nasional sekaligus mantan jurnalis senior, Slamet Ginting, menuduh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pemicu konflik karena mengabaikan sejarah, hukum, dan rasa persaudaraan antarwilayah.
Menurut Slamet, keputusan Tito yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025 telah mengoyak tatanan administratif yang disepakati sejak era Orde Baru. Empat pulau—Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang—yang sebelumnya termasuk wilayah Aceh Singkil, dinyatakan menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
“Saya lebih rela kehilangan Tito dan Bobby Nasution daripada kehilangan saudara-saudara kita di Aceh,” tegas Slamet dalam wawancara berdurasi hampir satu jam tersebut.
Tito Dituduh Buka Luka Lama Aceh
Slamet yang pernah meliput langsung operasi militer di Aceh dan proses damai Helsinki menganggap keputusan Tito sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan perdamaian nasional. Ia menyebut, Tito telah mengabaikan perjanjian penting yang diteken pada 1992 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar.
“Dalam kesepakatan itu, keempat pulau itu diakui sebagai wilayah Aceh. Bahkan Sumut tidak boleh mengklaim izin usaha atau pengelolaan di sana. Tito tidak mencantumkan ini dalam keputusannya. Ini bentuk kelalaian serius,” ujarnya.
Slamet menilai Tito sebagai menteri “geng Solo” yang terlalu berambisi menjaga loyalitas kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan empat pulau itu disebutnya sebagai “hadiah” kepada Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang kini menjabat Gubernur Sumut. Ia menyindir Bobby sebagai “gubernur anak ingusan yang tak tahu sejarah.”
Prabowo Batalkan Keputusan Tito
Reaksi keras muncul dari masyarakat Aceh. Salah satu pemicunya adalah surat terbuka dari mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu viral dan memicu tekanan publik yang luas.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo mengambil alih kasus ini dan langsung membatalkan keputusan Tito. Keempat pulau tersebut akhirnya dikembalikan ke wilayah Aceh.
Langkah tegas ini diapresiasi Slamet Ginting. “Ini bentuk kepemimpinan nasionalis. Tapi pembatalan saja tidak cukup. Tito harus mundur. Kalau di Jepang, ini sudah harakiri,” katanya.
Politik Dinasti dan Ancaman Disintegrasi
Slamet menggarisbawahi bahwa kasus ini bukan hanya soal peta wilayah, tapi tentang krisis kenegaraan akibat politik dinasti. Ia menyebut politik dinasti ala Jokowi telah membutakan para pejabat terhadap sejarah, hukum, dan persatuan bangsa.
“2030, Indonesia terancam bubar jika politik dinasti Jokowi tidak dihentikan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar Presiden Prabowo segera reshuffle menteri-menteri peninggalan Jokowi yang dianggap problematik, seperti Tito dan Bahlil Lahadalia.
Dugaan Motif Ekonomi dan Pengalihan Isu
Dalam wawancara, Slamet juga mengungkap kemungkinan adanya motif ekonomi di balik pengambilalihan empat pulau. Ia menyebut adanya rencana eksploitasi sumber daya alam oleh investor dari Timur Tengah, yang difasilitasi sejak era Jokowi.
“Kalau hanya karena bandara di Sibolga lebih dekat dari Banda Aceh, lalu wilayah itu mau dialihkan ke Sumut, logikanya dangkal. Wilayah bukan soal jarak, tapi sejarah dan hukum,” ujar Slamet.
Ia pun menduga kasus ini sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI telah mengajukan surat ke DPR untuk menggulirkan hak angket terhadap Gibran.
Dampak Nasional dan Internasional
Slamet memperingatkan bahwa kegaduhan di Aceh dapat memicu efek domino di wilayah lain seperti Papua, Maluku, hingga perbatasan Kalimantan. Ia mengingatkan bahwa sejarah disintegrasi seperti lepasnya Timor Timur, Sipadan-Ligitan, dan pemberontakan RMS adalah peringatan keras bagi bangsa.
“Ini bukan sekadar empat pulau. Ini tentang kedaulatan. Tentang sejarah darah yang tidak boleh dikorek demi kekuasaan atau investasi,” tegasnya.
Pelajaran dari Kasus Ini
Di akhir podcast, Slamet Ginting menyerukan agar bangsa Indonesia kembali pada semangat kebangsaan yang utuh, bukan dikuasai ambisi ekonomi dan politik dinasti. Ia mengingatkan pentingnya menghormati keistimewaan wilayah seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta sebagai warisan perjuangan panjang bangsa.
“Kita bangsa besar. Tapi kalau terus dipecah belah oleh ambisi kekuasaan, kita bisa hancur dari dalam. Harus ada pemimpin yang berani bilang cukup,” ujarnya.
Kasus 4 pulau Aceh bukan hanya soal geopolitik. Ini tentang siapa yang mengendalikan arah bangsa — apakah nasionalis yang menjunjung sejarah dan persatuan, atau aktor-aktor kekuasaan yang menggadaikan kepentingan rakyat demi kursi dan investor. Keputusan Prabowo mengembalikan pulau-pulau itu ke Aceh adalah langkah tepat. Tapi seperti disampaikan Slamet Ginting, langkah itu harus diikuti tindakan nyata: pembersihan kabinet dan penegakan hukum yang berpihak pada keutuhan NKRI, bukan pada geng kekuasaan.
