Jakarta, 27 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap enam orang di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi proyek jalan. Sebanyak tiga dari enam orang tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih Jakarta dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.
KPK menangkap enam orang dalam OTT yang menyasar dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur, khususnya pembangunan dan preservasi jalan di Mandailing Natal. Tiga orang sudah dibawa ke Jakarta, sementara tiga lainnya masih dalam proses evakuasi dan pemeriksaan awal.
Pelaku OTT adalah enam individu, identitasnya belum dirilis. Tiga tersangka telah tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB, sedangkan tiga lainnya akan menyusul malam ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang menyampaikan konfirmasi ini.
OTT dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tiga tersangka tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta, malam ini, Jumat 27 Juni pukul 23.00 WIB, untuk pemeriksaan lanjutan.
OTT diduga terkait korupsi proyek pembangunan jalan yang berada di bawah Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara serta proyek preservasi Dinas PUPR, melibatkan dugaan suap dan penyalahgunaan anggaran.
Tim KPK menyisir lokasi, mengamankan enam orang, dan membawa tiga orang awal ke Jakarta. Mereka dibawa melalui jalur udara atau darat secara bertahap, dikawal ketat. Pemeriksaan intensif akan dilakukan di Gedung Merah Putih dalam tempo 1×24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka.
Mandailing Natal selama ini menjadi wilayah yang mendapat sorotan karena integritas proyek infrastruktur. OTT ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK menindak penyimpangan proyek publik di daerah.
“Benar, bahwa pada Kamis malam (26/6/2025), KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Para tersangka tiba tanpa sepatah kata saat diperiksa, salah satu bahkan sempat mengacungkan jempol sebelum memasuki Gedung KPK.
Kasus OTT di Mandailing Natal kembali menegaskan komitmen KPK memberantas korupsi proyek infrastruktur. Penentuan status hukum para pelaku akan jelas dalam 24 jam ke depan. Publik dan media dapat mengawal proses selanjutnya untuk menjaga transparansi dan keadilan.
