Medan, 30 Juni 2025 — Wali Kota Medan, Bobby Nasution, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara yang terkait proyek peningkatan jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Bobby mengaku tidak mengetahui adanya kehadiran pihak swasta dari PT Dewa Nusa Group (DNG) maupun RN, tersangka yang ikut diamankan KPK, dalam kegiatan peninjauan lapangan proyek Jalan Sipiongot yang pernah ia hadiri bersama pihak Dinas PUPR.
“Tidak ada pemberitahuan ke saya bahwa ada pihak dari luar, apalagi dari perusahaan yang ternyata terlibat,” ujar Bobby kepada awak media di Medan, Senin (30/6).
Ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke lokasi proyek dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah untuk meninjau infrastruktur strategis. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan proyek maupun interaksi dengan kontraktor terkait.
Pernyataan ini disampaikan setelah KPK menetapkan beberapa tersangka terkait dugaan suap dan korupsi dalam proyek peningkatan jalan Sipiongot – Batang Toru. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen pengadaan proyek.
Bobby juga meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga integritas dan tidak bermain dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
“Silakan KPK mengusut tuntas. Kami di daerah mendukung penuh penegakan hukum agar tata kelola pemerintahan semakin bersih dan transparan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek strategis yang didanai dari APBD Provinsi Sumatera Utara. KPK hingga kini masih mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
