Medan, 30 Juni 2025 — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya buka suara setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataannya, Bobby menegaskan sikap tegas terhadap praktik korupsi dan memperingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumut agar tidak terlibat dalam proyek-proyek yang berpotensi melanggar hukum.
Penangkapan Topan Ginting dilakukan KPK pada Rabu, 26 Juni 2025, di Mandailing Natal dan Medan, terkait dugaan suap proyek infrastruktur jalan. Penangkapan ini menyeret beberapa pejabat dan pihak swasta, dengan total nilai proyek yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
“Saya sudah sampaikan sejak awal menjabat: ASN tidak boleh terlibat urusan proyek. Tugas utama ASN adalah melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi,” ujar Bobby dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Minggu (30/6/2025).
Topan Ginting diketahui menjabat sebagai Kadis PUPR Provinsi Sumut sejak Februari 2025. Ia sebelumnya juga merupakan bagian dari Pemerintah Kota Medan saat Bobby menjabat Wali Kota. Kedekatan keduanya sempat menjadi sorotan publik, terlebih setelah kasus ini mencuat.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di daerah. Ia juga memerintahkan seluruh kepala dinas dan pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumut untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan.
“Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum. Tidak ada kompromi terhadap korupsi,” tegasnya.
Bobby menyatakan pihaknya akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan membuka ruang kerja sama jika dibutuhkan oleh KPK dalam proses penyidikan.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan Topan Ginting dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dan menahan mereka untuk kepentingan penyidikan. Lembaga antirasuah itu menyebut kasus ini berkaitan dengan pengaturan tender dan dugaan penerimaan suap dari kontraktor.
Penangkapan pejabat PUPR ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di Sumatera Utara. Gubernur Bobby Nasution menegaskan posisi dan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, meski kasus tersebut melibatkan sosok yang pernah bekerja bersamanya.
