Medan, 1 Juli 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sumatera Utara, usai menangkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh aliran dana dari pihak swasta ke pejabat dinas. Ia juga menegaskan penyidik akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan suap ini, termasuk pihak-pihak yang berada di lingkaran dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
“Penyelidikan tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah diamankan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendalaman lebih lanjut, termasuk melihat aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lainnya,” ujar Asep.
Topan Ginting, yang merupakan salah satu pejabat terdekat Bobby di lingkungan Pemprov Sumut, disebut-sebut sebagai kunci penting dalam membuka tabir suap proyek infrastruktur tersebut. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai posisi Topan sangat strategis untuk mengurai alur gratifikasi dari swasta ke birokrasi.
“Topan bisa jadi tahu banyak. Bukan tidak mungkin, apa yang dilakukan dia adalah atas nama atau seizin pihak lebih tinggi, termasuk Gubernur,” kata Yudi.
Menanggapi situasi ini, Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK jika dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum dan bahkan langsung menonaktifkan Topan dari jabatannya pasca penangkapan.
“Saya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Biarkan proses hukum berjalan,” ujar Bobby, seperti dilansir dari berbagai media nasional.
Sementara itu, tekanan publik terhadap KPK agar membongkar kasus ini hingga ke akar terus menguat. Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi, Barapaksi, mendesak agar penyelidikan diperluas, mengingat adanya indikasi bahwa suap ini melibatkan jaringan sistemik di tubuh Pemprov Sumut.
Dukungan masyarakat kepada KPK juga tampak dari banyaknya karangan bunga yang dikirimkan ke kantor lembaga antirasuah itu di Medan. Karangan bunga tersebut berisi harapan agar KPK tidak tebang pilih dan terus mengusut kasus ini hingga menyentuh seluruh pihak yang terlibat.
Target Penyelidikan Selanjutnya
KPK saat ini tengah memetakan sejumlah pihak yang berpotensi menjadi target pemeriksaan lanjutan. Di antaranya adalah:
Pejabat lain di lingkungan Dinas PUPR dan Satker PJN yang diduga turut menerima suap.
Pejabat tingkat lebih tinggi, termasuk kemungkinan pemanggilan Gubernur Bobby, apabila ditemukan bukti aliran dana yang mengarah ke atas.
Kontraktor atau pihak swasta yang menjadi sumber dana, untuk mengungkap siapa saja penerima akhir gratifikasi tersebut.
Langkah Selanjutnya
KPK diharapkan segera memberikan keterangan resmi terkait pengembangan kasus ini, termasuk apakah akan memanggil Bobby Nasution untuk dimintai keterangan. Publik juga menanti pengumuman tersangka baru dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya bersih-bersih di lingkungan birokrasi Sumatera Utara.
