Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi risiko dari dominasi pembiayaan oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang dikenal sebagai Danantara dalam ekosistem pendanaan nasional. Menurutnya, apabila Danantara mengambil porsi terlalu besar dalam skema pembiayaan proyek-proyek strategis, hal ini bisa berdampak pada “crowding out” atau terpinggirkannya peran sektor swasta dan lembaga keuangan lainnya.
“Kita perlu menjaga keseimbangan. Jika Danantara terlalu dominan, justru bisa menyebabkan efek crowding out, di mana sektor swasta enggan masuk karena merasa kalah bersaing atau tidak mendapat ruang,” ujar Sri Mulyani dalam forum diskusi kebijakan fiskal di Jakarta, Jumat (5/7).
Crowding out adalah kondisi ketika pembiayaan oleh entitas besar—seperti pemerintah atau lembaga negara—mengurangi insentif bagi swasta untuk berpartisipasi, baik karena imbal hasil yang tidak kompetitif maupun karena risiko terserapnya likuiditas pasar.
Sri Mulyani menekankan bahwa peran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia harus tetap dalam koridor katalisator, bukan sebagai dominator. Dengan demikian, keberadaannya memperkuat kepercayaan investor, bukan justru menggeser mereka.
“Kita ingin Danantara menjadi pelengkap, memperkuat kepercayaan investor luar dan dalam negeri. Tapi tidak boleh sampai membuat ekosistem pendanaan jadi timpang,” imbuhnya.
Sebagai lembaga pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Danantara memang memiliki mandat untuk menarik investasi jangka panjang, terutama di sektor infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Namun, pemerintah tetap menginginkan agar kolaborasi antara Danantara dan sektor swasta menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Menutup pernyataannya, Menkeu menyampaikan pentingnya arsitektur pendanaan yang inklusif, berimbang, dan kompetitif agar Indonesia bisa mengakselerasi pertumbuhan tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat.
