Jakarta, Juli 2025 — Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan langkah tegas terhadap dugaan permainan kartel dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan aktor-aktor lama dan kelompok tertentu. Prabowo meminta Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk membersihkan praktik curang, monopoli, dan persekongkolan harga yang selama ini menjerat jamaah dan membebani biaya haji.
Instruksi keras ini disampaikan menyusul temuan awal adanya indikasi dominasi segelintir pihak dalam rantai penyelenggaraan haji, mulai dari biro travel, penyedia layanan akomodasi, hingga pengaturan kuota yang disinyalir tidak transparan.
“Kalau ada kartel, babat habis. Jangan main-main dengan ibadah umat,” tegas Prabowo dalam rapat terbatas bersama BP Haji dan Kementerian Agama, Senin (15/7).
Biaya Haji Dinilai Tak Rasional
Sejak lama, publik mempertanyakan mahalnya biaya haji yang tidak sebanding dengan layanan yang diterima jamaah. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI bahkan mengindikasikan adanya mark-up dalam komponen biaya, termasuk hotel, katering, dan transportasi di Arab Saudi.
“Sudah jadi rahasia umum. Ada oknum-oknum yang mengatur harga seolah-olah mahal karena tidak ada pesaing. Ini yang disebut kartel. Presiden tidak ingin umat dirugikan lebih jauh,” ujar Kepala Staf Presiden bidang Keumatan, KH M. Fadhil Harun.
Audit Menyeluruh dan Transparansi Kuota
Prabowo juga memerintahkan audit menyeluruh terhadap semua mitra kerja sama penyelenggara haji, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menekankan pentingnya membuka semua data ke publik, termasuk distribusi kuota, sistem antrean, dan mekanisme penunjukan vendor.
Selain itu, pemerintah akan menggandeng KPK dan PPATK untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dalam pengelolaan biaya haji.
Kemandirian Layanan Haji dan Prioritas Jamaah Miskin
Dalam jangka panjang, Prabowo ingin Indonesia tidak terus bergantung pada skema pihak ketiga. Ia mengusulkan penguatan peran negara dengan membangun sendiri fasilitas akomodasi dan katering di Makkah dan Madinah melalui kerja sama BUMN serta pemerintah Arab Saudi.
Prabowo juga menegaskan agar ke depan, skema keberangkatan haji memprioritaskan jamaah lansia dan mereka yang kurang mampu, bukan yang mampu membayar lebih mahal.
BP Haji Siap Lakukan Reformasi Total
Kepala BP Haji, Dr. Ahmad Salim, menyatakan pihaknya menyambut baik arahan presiden dan siap melakukan reformasi struktural. “Presiden memberi mandat langsung. Kami akan jalankan audit menyeluruh dan melibatkan lembaga independen,” ujarnya.
Ia juga mengatakan akan segera menghentikan kerja sama dengan mitra yang terindikasi melakukan praktik curang atau tidak kompeten.
Catatan Akhir
Langkah Prabowo ini disebut sebagai sinyal kuat bahwa ibadah umat tidak boleh menjadi ladang bisnis segelintir elite. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa “Haji adalah panggilan suci, bukan proyek dagang.”
Jika berhasil, langkah ini akan menjadi tonggak baru dalam reformasi tata kelola ibadah haji Indonesia—yang selama ini dinilai mahal, tidak efisien, dan rawan permainan oligarki layanan.
