Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Mahasiswa ITS Terjun ke Daerah Transmigrasi Lewat Ekspedisi Patriot 2025

Surabaya, 25 Agustus 2025 – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melepas 228 mahasiswa untuk mengikuti Ekspedisi Patriot 2025, sebuah program pengabdian masyarakat yang berfokus...
HomePolitikPrabowo Tak Pernah Bahas Pelepasan Aceh dan Papua ke Delegasi Belanda

Prabowo Tak Pernah Bahas Pelepasan Aceh dan Papua ke Delegasi Belanda

Jakarta — Narasi menyesatkan kembali beredar di media sosial terkait Presiden Prabowo Subianto. Sebuah unggahan di Facebook pada 28 Juni 2025 menyebutkan bahwa Prabowo membahas pelepasan Aceh dan Papua dalam pertemuannya dengan delegasi Belanda. Klaim ini dipastikan tidak benar dan telah diklarifikasi oleh tim Cek Fakta Kompas.com.

Unggahan tersebut menyertakan foto pertemuan Prabowo dengan Menteri Pertahanan Belanda, Kajsa Ollongren, yang lalu dikaitkan dengan isu separatisme—padahal konteks foto tersebut sangat berbeda dari narasi yang disebarkan.

Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut bukan berasal dari pertemuan baru-baru ini, melainkan dokumentasi lama yang diambil saat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Pertemuan dengan Menhan Belanda Kajsa Ollongren terjadi di Shangri-La Hotel, Singapura, pada 3 Juni 2023.

Pertemuan tersebut berlangsung usai Prabowo menjadi pembicara dalam forum pertahanan bergengsi IISS Shangri-La Dialogue 2023.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas undangan dan mengungkapkan keinginan Indonesia untuk memperdalam kerja sama dengan Belanda, khususnya di bidang pertanian, pengelolaan air, dan pembangunan tanggul laut (seawall).

Tidak ada satu pun pembahasan mengenai pelepasan wilayah Aceh maupun Papua, seperti yang dituduhkan dalam unggahan hoaks tersebut.

Tim pemeriksa fakta menyatakan bahwa narasi soal pembahasan pelepasan Aceh dan Papua adalah murni hoaks. Masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memecah belah persatuan nasional