Pukat UGM Desak KPK Panggil Bobby Nasution di Kasus PBJ Sumut, Kembangkan Jejak Proyek Lain

Jakarta – Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam penyidikan kasus pengadaan barang & jasa (PBJ) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Jejak Baru Dugaan Keterlibatan Kepala Daerah

Pukat UGM menyoroti temuan bahwa kasus OTT yang menjerat Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting—yang tertangkap basah menerima suap dari kontraktor hingga ditemukan uang senilai Rp 2,8 miliar di rumahnya—menunjukkan pola korupsi yang tidak hanya menyasar level pejabat teknis, tetapi kemungkinan juga menyentuh kepala daerah langsung

Pukat menekankan bahwa jika bukti menunjukkan indikasi Bobby mengetahui atau terlibat dalam proyek bermasalah, maka pemanggilan terhadapnya menjadi krusial agar kasus ini terang benderang .

Modus Operandi dan Skala Proyek

KPK sebelumnya mengungkap bahwa dua proyek jalan di Sumut dengan nilai total Rp 157,8 miliar bermasalah, dan terdapat total nilai proyek jalan bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar, dengan estimasi dana suap mencapai Rp 46 miliar

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting (Kadis PUPR Sumut), pejabat UPTD, PPK, serta dua pihak dari kontraktor

Langkah KPK: Dari OTT hingga Pemanggilan

Operasi tangkap tangan yang dilakukan di Mandailing Natal pada 26 Juni lalu menghasilkan penahanan para tersangka hingga 17 Juli 2025

Juru Bicara KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa lembaga antikorupsi membuka peluang panggil kepala daerah—termasuk Bobby Nasution—jika diperlukan dalam pengembangan penyidikan

Reaksi dari Pukat UGM dan Publik

Pukat UGM menilai bahwa pemeriksaan Bobby dapat menjadi tindakan tegas dan memberi sinyal kuat: tak ada zona bebas korupsi, termasuk bagi kepala daerah. Desakan ini juga dimotivasi oleh rendahnya capaian sistem PBJ Sumut—hanya 57%—menandakan problem sistemik yang butuh reformasi menyeluruh .

Kesimpulan

Sumber : Kompas.com, CNN, Detik