Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan secara tegas kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut serta menindak para pengusaha nakal yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan ekonomi luar biasa yang merugikan negara dan mengkhianati rakyat.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7/2025), dan kembali ditekankan saat peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten sehari setelahnya.
“Ini pelanggaran. Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegas Prabowo.
Modus Oplosan dan Kerugian Besar
Presiden Prabowo mengungkapkan adanya praktik jahat yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengusaha dengan mengoplos beras kualitas rendah menjadi seolah-olah beras premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi kepada masyarakat. Tindakan ini, menurutnya, bukan hanya bentuk penipuan, tapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional.
“Ada yang beli gabah kering panen dari petani Rp 6.500 per kilogram, lalu dikemas jadi beras premium, dijual mahal. Ini penipuan besar,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut bahwa kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp 100 triliun per tahun, yang hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar. Dana sebesar itu, lanjutnya, seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 100 ribu sekolah di seluruh Indonesia, bukan memperkaya kelompok tertentu.
“Pengkhianatan terhadap Rakyat”
Presiden juga menggunakan istilah keras untuk menggambarkan perilaku para pelaku.
“Ini bukan hanya kejahatan ekonomi, ini pengkhianatan terhadap rakyat. Menikam rakyat dari belakang,” kata Prabowo di hadapan ribuan peserta acara.
Ia menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan permainan curang seperti ini merajalela. Instruksi untuk menindak para pelaku, menurut Prabowo, telah ia sampaikan tiga kali kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Respons Penegak Hukum
Merespons perintah Presiden, Kejaksaan Agung menyatakan siap mengusut dan menindak para pelaku pengoplosan beras. Mereka akan bekerja sama dengan Polri dan Satgas Pangan Nasional untuk menelusuri jaringan produsen beras nakal.
“Kejagung akan mendalami dan menindaklanjuti arahan Presiden terkait kejahatan pangan. Sudah ada puluhan produsen yang kami pantau,” kata juru bicara Kejaksaan Agung.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 212 merek beras, dan 10 produsen di antaranya diduga kuat melakukan manipulasi kualitas dan label.
Penegasan untuk Perlindungan Konsumen
Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas harga pangan, melindungi petani lokal, serta memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok yang layak dan adil.
Dengan menindak para pelaku pengoplosan secara hukum, pemerintah ingin memberikan sinyal bahwa manipulasi terhadap kebutuhan pokok rakyat adalah pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi.
Kasus pengoplosan beras ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di sektor ekonomi. Instruksi Presiden Prabowo yang tegas dan berulang menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen dan keadilan pangan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
