Jakarta, 24 Juli 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, dengan menolak pendekatan ekonomi neoliberal. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta, Rabu malam (23/7).
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar pijakan utama arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” kutip Prabowo, mengacu langsung pada teks konstitusi.
Ia menambahkan bahwa amanat tersebut bermakna seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan sebagai satu keluarga besar dalam sistem ekonomi nasional. Bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai subjek utama pembangunan.
Kritik Terhadap Ekonomi Neoliberal
Presiden Prabowo juga melontarkan kritik tajam terhadap mazhab ekonomi neoliberal, yang menurutnya hanya menguntungkan segelintir kelompok kaya dan memarginalkan masyarakat kecil.
“Ada teori katanya kekayaan akan menetes ke bawah… Trickle down katanya. Tapi kok enggak netes-netes ya? Bisa 200 tahun, udah mati kita semua,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.
Sindiran tersebut diarahkan pada paradigma pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan kapital dan deregulasi, yang selama ini didorong oleh pasar bebas dan kebijakan konglomerasi.
Komitmen Terhadap Konstitusi dan Rakyat
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahannya akan berpijak pada asas gotong royong, pemerataan, dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ia juga menyatakan bahwa negara harus hadir secara kuat untuk mengelola cabang-cabang produksi strategis demi kepentingan rakyat banyak.
Pidato ini menjadi penegasan politik ekonomi Prabowo sekaligus respons atas berbagai kritik bahwa pemerintahannya akan melanjutkan warisan ekonomi berbasis oligarki atau konglomerasi elite.
