Jakarta, 26 Juli 2025 – Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara menanggapi berbagai laporan dan isu terkait dugaan ijazah palsu serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam wawancara dengan media di kediamannya, Jokowi menyinggung adanya “agenda politik besar” di balik serangkaian laporan terhadap dirinya, menyebut fenomena tersebut sebagai “ngalor-ngidul” atau munculnya laporan satu demi satu tanpa menunggu proses sebelumnya selesai.
“Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup,” ujar Jokowi.
Pernyataan tersebut sontak memicu spekulasi luas di ruang publik. Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut sebagai pihak yang dimaksud, menyusul pernyataan dari loyalis Jokowi, Silvester Matutina (Ketua Solidaritas Merah Putih/Solmet) dan AD Dermawan (dari Peradi Bersatu), yang memberi sinyal kuat ke arah “tokoh politik berbaju biru”.
Silvester bahkan menyebut bahwa “tokoh besar” tersebut ingin menggoyang posisi Gibran dan menempatkan anaknya di kursi wakil presiden. Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, warna biru sebagai simbol Partai Demokrat memperkuat asumsi bahwa tudingan diarahkan ke SBY dan AHY.
Isu ini berkembang pesat setelah publik melihat meningkatnya eksposur AHY di media dalam perannya sebagai Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). AHY kerap mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20 dan BRICS, serta menjadi pembicara utama di berbagai konferensi pembangunan berkelanjutan. Perannya yang makin menonjol dianggap sebagai bentuk dukungan politik diam-diam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pengamat menilai pernyataan Jokowi terkait sosok “orang besar” tersebut adalah bagian dari strategi pengalihan isu (diversion) dari tekanan utama yang saat ini sedang diarahkan pada dirinya, yaitu:
Isu dugaan ijazah palsu, yang telah dilaporkan ke Polda DIY dan Polresta Solo oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Dr. Rismon dan Dr. Taufik.
Isu pemakzulan Gibran, yang mencuat seiring desakan dari sejumlah elemen sipil dan politisi.
Kesan cawe-cawe Jokowi, yang terus muncul meski masa jabatannya segera berakhir, bahkan setelah presiden terpilih telah diumumkan.
Perkembangan ini juga menciptakan dinamika baru dalam konfigurasi politik nasional. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif berada dalam posisi strategis di parlemen, namun mengalami perpecahan internal antara faksi Puan Maharani, Megawati, dan kelompok Hasto. Sementara Gerindra, sebagai partai Prabowo, dinilai solid namun tetap harus menjaga stabilitas koalisi di tengah upaya saling intip dan rebut pengaruh antarpartai, termasuk dari Demokrat dan Golkar.
Sinyal “perpecahan” ini pun mulai terlihat dari pola komunikasi elite, manuver antarrelawan, hingga kemunculan isu-isu liar yang dibaca publik sebagai upaya menutupi substansi masalah hukum yang tengah membayangi Jokowi dan putranya.
Di sisi lain, para pengamat memperingatkan potensi eskalasi konflik politik yang dibungkus dengan narasi personal dan kecurigaan antar faksi. Isu “raja Jawa” yang sempat disinggung oleh seorang aktivis sebagai simbol hegemoni kekuasaan lama turut menambah panasnya wacana.
Mengakhiri pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun bagi sebagian kalangan, penyebutan “orang besar” justru membuka front baru konflik elite yang bisa mengancam stabilitas politik menjelang transisi pemerintahan Oktober 2025.
