Jakarta, 30 Juli 2025 – Dalam sebuah diskusi panjang yang kritis dan tajam, pengamat politik Rocky Gerung dan mantan politisi Akbar Faisal menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran serius di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Diskusi ini mengupas tuntas soal arah kekuasaan, kritik terhadap elit politik, serta ancaman feodalisme sipil yang menyaru dalam busana populisme.
Ketakutan Jokowi Akan Sejarah: Bukan Soal Kekuasaan, Tapi Pengakuan
Menurut Rocky Gerung, Jokowi bukan sedang memperjuangkan legacy atau warisan kenegarawanan, tetapi justru tengah berupaya keras untuk tidak dilupakan sejarah. “Jokowi takut disebut gagal. Karena itu, dia tidak akan pensiun secara ideologis, dia akan tetap mengatur kekuasaan melalui anaknya, partainya, dan bahkan ormas seperti relawan,” tegas Rocky.
Ia menambahkan, Jokowi mempraktikkan strategi reverse psychology, yakni tampil sebagai sosok yang tampak tenang dan menerima kritik, namun sebenarnya sedang menyusun strategi agar tetap memegang kendali kekuasaan dari belakang layar.
Populisme Jokowi Campuran Pencitraan dan Feodalisme
Akbar Faisal mengakui bahwa dirinya dahulu mendukung Jokowi karena percaya bahwa seorang dari kalangan rakyat biasa bisa membawa perubahan. Namun belakangan ia menilai bahwa harapan tersebut telah dikhianati.
“Yang dulu kita anggap simbol rakyat, ternyata jadi simbol pencitraan. Blusukan bukan kebijakan, hanya gesture politik yang dikapitalisasi media,” kata Akbar.
Rocky menambahkan bahwa populisme Jokowi tidak berbasis ideologi, melainkan “campuran feodalisme dan rekayasa visual.” Ia menyoroti bagaimana budaya patronase dan mentalitas “Raja Jawa” merasuki cara Jokowi membangun kekuasaan.
Prabowo dan Dilema Kehormatan Aristokratik
Diskusi juga menyentuh sosok Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024. Rocky menyatakan, Prabowo berada di persimpangan antara menjaga loyalitas terhadap Jokowi atau menjawab tuntutan perubahan dari rakyat.
“Kalau Prabowo tetap dalam orbit Jokowi, dia akan kehilangan legitimasinya. Tapi jika ia berani lepas, dia justru akan jadi pemimpin besar,” ucap Rocky.
Ia menyebut Prabowo sebagai figur aristokrat yang sedang belajar menjadi demokrat. “Cepat atau lambat, dia akan ‘menghianati’ Jokowi secara elegan demi sejarah. Sebab Prabowo punya naluri ditulis sejarah, bukan ditertawakan sejarah.”
Ancaman Demokrasi: Sipil Tanpa Nilai Sipil
Rocky Gerung menekankan bahwa ancaman terbesar demokrasi Indonesia saat ini justru datang dari kelompok sipil otoriter. Ia menyebut Jokowi sebagai contoh figur sipil yang tidak menghayati nilai-nilai sipil atau demokratis.
“Militer bisa dipahami punya kepatuhan hierarkis, tapi sipil harus tumbuh dengan nilai-nilai deliberatif, argumentatif. Kalau sipil sudah jadi otoriter, maka itu lebih bahaya daripada diktator militer,” tegas Rocky.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN): Ambisi Tanpa Pertimbangan Strategis
Topik IKN juga menjadi sorotan. Akbar Faisal mempertanyakan aspek keamanan strategis pemindahan ibu kota, mengingat lokasi IKN dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang rawan secara militer.
Rocky menilai proyek IKN sebagai “obsesi monumental seorang yang ingin dikenang sejarah,” namun tak memiliki basis rasional dan partisipatif dari rakyat.
Rakyat Harus Kembali Jadi Subjek Politik
Diskusi ini ditutup dengan refleksi bahwa demokrasi hanya akan hidup jika rakyat kembali menjadi subjek utama politik. Akbar Faisal mengajak publik untuk tidak sekadar menjadi “penonton sinetron politik,” tetapi aktif berpikir dan bertindak.
Sementara itu, Rocky menekankan pentingnya pendidikan politik dan keberanian moral untuk mengkritik, “Kalau intelektual diam, rakyat akan disesatkan oleh simbol-simbol kosong. Kita harus melawan dengan pikiran.”
