Denpasar, 1 Agustus 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) nasional bagi anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali.
Megawati menekankan bahwa dukungan PDIP diberikan terhadap langkah-langkah pemerintah yang dianggap positif dalam menjaga stabilitas nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan situasi nasional yang belum sepenuhnya pulih.
“Kami tidak akan menjadi oposisi yang hanya mengkritik, tetapi menjadi kekuatan yang konstruktif. PDIP akan hadir dengan gagasan dan kontrol yang bertanggung jawab,” ujar Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP, dalam keterangan kepada media.
Menurut Deddy, dukungan tersebut bukan tanpa syarat. PDIP akan tetap memberikan masukan kritis agar pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar. Ia menyoroti beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti kondisi fiskal negara yang belum stabil, tren penurunan penerimaan negara, tingginya beban pembayaran utang luar negeri, serta tekanan geopolitik dan ekonomi global.
Langkah ini menandai sikap politik PDIP pasca Pemilu 2024 yang sebelumnya berada di luar poros koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Keputusan Megawati ini dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP siap memainkan peran sebagai mitra kritis pemerintah, bukan oposisi frontal.
Sejumlah pengamat politik memandang instruksi ini sebagai bentuk realisme politik PDIP, yang ingin menjaga relevansi politik dan memastikan suara pemilih tetap terwakili di tengah dinamika pemerintahan baru.
Langkah Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dapat dibaca sebagai manuver politik yang sarat makna. Meski sekilas terlihat sebagai bentuk dukungan normatif, keputusan ini membuka berbagai tafsir strategis dalam peta politik nasional.
Realisme Politik Pasca-Pilpres
Setelah kalah dalam Pilpres 2024, PDIP dihadapkan pada pilihan sulit: menjadi oposisi penuh atau ikut dalam “arus tengah” politik nasional. Instruksi Megawati untuk mendukung Prabowo menandakan bahwa PDIP memilih jalur realisme—berada di dalam sistem untuk tetap relevan, daripada di luar sistem sebagai oposisi murni yang rentan terpinggirkan.
PDIP tak ingin mengulangi nasib partai besar yang terdegradasi karena memilih jalan oposisi total tanpa pengaruh nyata.
Rekonsiliasi Elit, Reduksi Polarisasi
Arahan Megawati bisa dibaca sebagai bentuk rekonsiliasi politik di tingkat elit. Dalam konteks pasca-pilpres yang sempat memanas, sinyal “dukungan konstruktif” dari PDIP bisa membantu meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas politik.
PDIP ingin tampil sebagai partai negarawan, bukan hanya partisan, demi stabilitas nasional.
Menjaga Akses terhadap Kekuasaan
Dengan mendukung pemerintah, PDIP tetap menjaga pintu masuk ke lingkaran kekuasaan. Ini penting bagi kader-kader di DPR maupun di daerah yang bergantung pada relasi dengan pusat dalam proses legislasi, anggaran, dan birokrasi.
Dukungan ini juga tentang memastikan “akses logistik dan politik” tetap terbuka bagi partai.
Menyiapkan Basis 2029 Sejak Dini
PDIP sadar bahwa kontestasi politik selanjutnya sudah dimulai. Dengan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, partai ini bisa menghindari isolasi dan memposisikan diri sebagai kekuatan yang siap “take over” pada Pemilu 2029 jika pemerintahan saat ini gagal memenuhi ekspektasi publik.
Ini bukan dukungan kosong, tapi positioning jangka panjang. Jika Prabowo sukses, PDIP ikut menuai; jika gagal, PDIP sudah berada di posisi “kritis konstruktif”.
Tekanan Internal dan Kepentingan Kader
Banyak kader PDIP di DPR dan DPRD yang lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah ketimbang bersikap oposisi frontal. Arahan Megawati bisa jadi juga untuk meredam friksi internal dan menjaga soliditas partai.
Makna: Ini juga langkah konsolidasi internal agar kader tidak “main sendiri” di lapangan.
Kesimpulan:
Instruksi Megawati bukan sekadar seruan moral, tetapi strategi multifungsi: menjaga eksistensi politik, menjembatani kepentingan kader, membuka ruang negosiasi kebijakan, dan menyiapkan jalan menuju 2029. Dalam politik, menjadi “mitra kritis” seringkali lebih efektif daripada menjadi oposisi keras—terutama bagi partai sebesar PDIP.
