Jakarta, 3 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah total utang negara diperkirakan menembus Rp11.000 triliun pada akhir 2025. Dalam liputan kolaborasi antara Tempo dan Celios (Center of Economic and Law Studies), sejumlah pakar ekonomi menggarisbawahi potensi risiko fiskal Indonesia, yang mengarah pada kondisi gagal struktural bila utang terus dikelola tanpa transformasi kebijakan.
25% Pajak untuk Bunga Utang
Salah satu temuan utama laporan tersebut adalah fakta bahwa 25% dari penerimaan pajak negara habis hanya untuk membayar bunga utang. Angka ini naik drastis dibandingkan 10 tahun lalu yang masih berada di kisaran 13%.
“Belanja bunga utang telah melonjak 256% dalam satu dekade terakhir, dengan nilai saat ini mencapai Rp550 triliun,” kata Bima Yudhistira, Direktur Celios.
Melewati Batas Kesehatan Fiskal
Menurut standar internasional, sebuah negara dikategorikan gagal secara struktural apabila belanja bunga utang melebihi belanja pendidikan atau kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan:
Bunga utang Indonesia kini 253% lebih tinggi dibanding belanja kesehatan
76,3% lebih tinggi dibanding belanja pendidikan
Dengan kata lain, Indonesia secara teknis telah masuk zona merah kegagalan struktural dalam pengelolaan fiskal.
Rasio Utang Masih Aman?
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut utang masih aman karena rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 38-40%, di bawah batas maksimal 60% dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Namun, menurut Celios dan Tempo, indikator PDB tidak mencerminkan kondisi fiskal secara menyeluruh, karena tidak menghitung beban bunga, jatuh tempo, serta keterbatasan penerimaan negara.
Jatuh Tempo Rp800 Triliun di 2025
Indonesia menghadapi tantangan besar tahun ini, dengan utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun, dan puncaknya terjadi pada Juni 2025 sebesar Rp178 triliun.
Pemerintah menyebut semua pembayaran sudah diantisipasi dan dilakukan tepat waktu. Namun pengamat menilai, pembayaran utang kerap dilakukan dengan menambah utang baru (refinancing) — praktik yang dikenal sebagai “gali lubang, tutup lubang.”
Crowding Out dan Suku Bunga Tinggi
Kondisi fiskal yang defisit juga mendorong pemerintah agresif menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), menyebabkan kompetisi perebutan dana di pasar keuangan antara pemerintah, bank, dan sektor swasta.
Akibatnya:
Suku bunga SBN 10 tahun Indonesia melonjak ke 6,9%, tertinggi di ASEAN bersama Filipina
Kredit macet dan bunga KPR melonjak, floating rate mencapai 13%
Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan stagnan
Fenomena ini dikenal sebagai “crowding out”, di mana sektor swasta kesulitan memperoleh pembiayaan karena terserap oleh pembiayaan negara.
Peran Danantara dan Proyek Abu-Abu
Tempo juga menyoroti peran Danantara, sovereign wealth fund baru yang menyerap dividen BUMN sekitar Rp80 triliun, dana yang sebelumnya masuk ke APBN sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Danantara mengelola proyek-proyek strategis seperti:
Kilang minyak
Gasifikasi batubara
Penyelamatan Garuda Indonesia dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Namun banyak proyek tersebut belum jelas studi kelayakannya, bahkan sebagian sudah dicap tidak layak jual. Survei menyebut 46% responden meragukan akuntabilitas dan transparansi Danantara.
Tanda Bahaya dari Lembaga Rating Internasional
Meski rating utang Indonesia masih berada pada level layak investasi (BBB, outlook stabil), lembaga seperti S&P Global Ratings memberikan peringatan keras.
Mereka menyebut, jika rasio bunga terhadap pendapatan negara tetap di atas 15%, rating utang Indonesia dapat diturunkan. Saat ini rasio tersebut sudah berada di 18%.
Kami Tidak Anti-Utang, Tapi Harus Produktif
Pihak Tempo menegaskan, posisi mereka bukan menolak utang, namun meminta agar utang digunakan secara produktif, bukan untuk proyek-proyek populis atau ambisius yang tidak berdampak signifikan pada ekonomi.
“Utang seharusnya menurunkan inefisiensi ekonomi, memperkuat sektor ekspor, dan meningkatkan daya saing nasional, bukan membiayai proyek jangka pendek seperti program makan siang bergizi, koperasi desa, atau sekolah rakyat,” kata jurnalis Goida Rahmah dari Tempo.
Indonesia berada di persimpangan fiskal yang krusial. Meski masih dalam zona aman menurut indikator formal, tekanan bunga utang, kompetisi likuiditas, dan rendahnya produktivitas belanja negara menjadi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan.
Sense of urgency dan reformasi fiskal mendalam sangat dibutuhkan, agar utang negara tidak berubah menjadi beban jangka panjang.
