Jakarta, 6 Agustus 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang disebutnya sebagai aktor ekonomi yang berupaya memiskinkan rakyat demi keuntungan pribadi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (6/8).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas, terutama yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok tertentu yang disebut hanya mementingkan akumulasi kekayaan.
“Ada aktor-aktor yang ingin terus menguasai sistem, memiskinkan rakyat, menghisap darah mereka demi kekayaan pribadi. Ini tidak akan kita biarkan lagi. Kita tidak bisa ditipu lagi,” ujar Prabowo di hadapan jajaran kabinet.
Kritik Terhadap Sistem Ekonomi yang Tak Berpihak
Pernyataan Presiden Prabowo menjadi sorotan karena mengandung kritik tajam terhadap struktur ekonomi saat ini yang dinilainya terlalu menguntungkan segelintir elite. Ia menyoroti adanya kecenderungan sejumlah pelaku usaha besar yang menekan kesejahteraan rakyat demi menjaga dominasi ekonomi mereka.
Menurut Prabowo, praktik semacam itu tidak dapat lagi diterima dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya akan bersikap tegas terhadap segala bentuk ketimpangan dan eksploitasi.
Komitmen Pemerintah: Berpihak kepada Rakyat
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tanpa harus tunduk pada kepentingan sempit kelompok tertentu.
“Kita harus pastikan ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi juga adil. Kita ingin pembangunan yang tidak mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa kebijakan ekonomi ke depan akan diarahkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha secara merata, namun tidak dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.
Langkah Strategis Menanti
Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, termasuk reformasi kebijakan subsidi, penguatan peran BUMN, dan pengendalian harga komoditas pokok.
Belum ada keterangan resmi terkait langkah kebijakan spesifik yang akan diambil pemerintah menyusul pernyataan ini. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa ini bisa menjadi sinyal awal dari perubahan paradigma ekonomi yang lebih pro-rakyat dan menekan dominasi oligarki ekonomi.
Tekanan Politik dan Tantangan Implementasi
Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk positioning awal untuk menegaskan keberpihakan politik terhadap rakyat.
“Yang perlu kita lihat selanjutnya adalah apakah pernyataan ini akan ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Misalnya, penindakan terhadap kartel pangan, audit terhadap konglomerasi yang memonopoli distribusi energi, atau penguatan koperasi dan UMKM,” ujarnya kepada media.
Pernyataan Presiden Prabowo menjadi titik awal penting dalam arah kebijakan ekonomi pemerintah baru. Apakah hal ini akan berdampak pada restrukturisasi besar dalam tatanan ekonomi nasional, atau sebatas peringatan simbolik, akan bergantung pada tindakan nyata yang diambil pemerintah dalam waktu dekat.
