JAKARTA – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% oleh Bupati Pati, Sudewo, terus bergulir meski kebijakan tersebut telah dibatalkan. Langkah DPRD Pati kini semakin tegas dengan menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) yang bertujuan memproses pemakzulan sang bupati.
Mekanisme sudah ON The Track
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa langkah DPRD Pati sudah sesuai mekanisme dan “on the track”. Pernyataan ini dibaca sebagai sinyal kuat dari pusat bahwa proses politik daerah tersebut mendapat legitimasi dari level nasional.
Meski Sudewo merupakan kader Partai Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu tetap menyatakan telah memberikan teguran resmi dan mengapresiasi permintaan maaf Sudewo kepada masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat memaafkan dan memberi kesempatan bagi beliau untuk memperbaiki diri,” ujar perwakilan Gerindra.
Gerindra juga menekankan bahwa Sudewo telah melakukan introspeksi serta berkomitmen untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat ke depannya. Namun, gelombang aksi protes yang sempat melibatkan lebih dari 50.000 massa membuat tekanan politik terhadap Bupati Pati sulit mereda.
Dengan dukungan penuh DPRD melalui hak angket, pembentukan pansus, serta restu politik dari pusat, langkah menuju pemakzulan Sudewo kini semakin nyata. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil investigasi pansus dan rekomendasi yang disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah serta Kementerian Dalam Negeri.
