Jakarta – Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pejabat dan elite organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mengguncang pondasi kepercayaan publik, memicu keresahan di kalangan Nahdliyyin, dan mengancam stabilitas hubungan NU dengan pemerintah.
Sekretaris PCNU Bangkalan, Lora Dimyathi Muhammad, menyayangkan proses pengusutan oleh DPR yang dinilai tidak transparan, apalagi Menteri Agama tak hadir dalam pemanggilan resmi. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan meminta oknum PBNU yang terlibat mundur demi menjaga marwah organisasi.
Dampak Politik
Hubungan NU–Pemerintah berpotensi retak. NU sebagai organisasi Islam terbesar dengan pengaruh politik signifikan kini berada di persimpangan. Publik mulai berspekulasi bahwa pemerintah melindungi pejabat tertentu.
Politik Identitas juga mengintai: pihak-pihak di luar NU berpotensi memanfaatkan isu ini untuk menggiring opini bahwa kekuasaan hanya melindungi kelompok tertentu.
Efek Elektoral bisa terasa pada Pemilu 2029. Kandidat yang identik dengan NU atau dekat dengan Kementerian Agama terancam kehilangan dukungan jika kasus ini terus membesar.
Dampak Sosial
Krisis Kepercayaan Warga NU menjadi ancaman nyata. Selama ini Nahdliyyin dikenal loyal, namun dugaan korupsi membuat sebagian mulai meragukan integritas pimpinan.
Citra Organisasi Keagamaan ikut tercoreng, meski yang terlibat hanya segelintir elite. Publik cenderung menilai NU secara keseluruhan.
Kemarahan Jamaah Haji pun merebak, sebab penyalahgunaan kuota dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ibadah paling sakral dalam Islam.
Dampak Internal NU
Tuntutan Reformasi menggema di akar rumput. Usulan percepatan Muktamar NU untuk melakukan pembenahan struktural semakin kuat.
Friksi Internal berpotensi meningkat. Faksi-faksi di dalam NU dapat memanfaatkan momentum ini untuk menggoyang kepengurusan PBNU.
Penguatan Sistem Kontrol menjadi keharusan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji dan program strategis lainnya.
Potensi Skenario Ke Depan
Jika KPK Bertindak Tegas → Kepercayaan publik pada hukum dapat pulih, namun NU akan menghadapi guncangan politik internal besar-besaran.
Jika Kasus Diredam → Frustrasi di kalangan Nahdliyyin akan meningkat, memunculkan gerakan moral di akar rumput, dan memperlemah legitimasi elite NU.
Jika Muktamar Dipercepat → Ada peluang regenerasi kepemimpinan, namun risiko perpecahan faksi menjadi ancaman serius.
Kasus ini tak hanya persoalan hukum, tapi juga ujian moral dan eksistensial bagi NU. Keputusan para pemimpin dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan apakah NU mampu keluar dari krisis ini dengan kepala tegak, atau justru terjebak dalam pusaran konflik berkepanjangan.
