Jakarta – Polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Selamat Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, menegaskan bahwa perdebatan ini tidak semata menyangkut dokumen administratif, Ijazah bukan sekedar kertas melainkan menyentuh soal moralitas dan kejujuran seorang pemimpin.
“Kalau ijazah dianggap tidak penting, maka pendidikan akhlak dan moral di sekolah seolah kehilangan makna,” ujar Ginting dalam keterangannya.
Ia menilai, keaslian ijazah presiden memiliki implikasi langsung terhadap integritas kepemimpinan di hadapan publik. Ginting menyarankan agar Presiden Jokowi menjalani serangkaian pemeriksaan yang obyektif untuk mengakhiri spekulasi. Bentuknya antara lain uji forensik dokumen, tes kebohongan dengan lie detector, serta pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana diatur dalam undang undang Kesehatan Jiwa.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan moral. “Tujuannya bukan untuk mempermalukan, melainkan agar tidak ada lagi spekulasi di masyarakat. Publik berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Lebih jauh, Ginting memperingatkan adanya risiko internasional apabila polemik ini tidak ditangani secara transparan. Ia menilai, isu seputar keaslian ijazah seorang kepala negara bisa membesar dan menyeret nama Indonesia ke forum global. “Tanpa penyelesaian yang jernih dan obyektif, citra Indonesia di mata internasional bisa ikut tercoreng,” katanya.
Ia juga menegaskan, bukan hanya pemimpin yang bisa dinilai tidak bermoral apabila terbukti berbohong, tetapi juga pihak-pihak yang melindungi atau membenarkan kebohongan tersebut. “Siapa saja yang melindungi pemimpin pembohong, maka mereka termasuk kategori tidak bermoral. Karena mereka ikut mengkhianati nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat kian kuat dalam mendesak agar isu ini dibuka secara transparan. Berbagai kelompok warga menilai, pengungkapan yang jelas dan terbuka akan mengakhiri polemik panjang di ruang publik sekaligus menjaga martabat pendidikan nasional. Tekanan publik ini mencerminkan keinginan agar pemerintah tidak lagi membiarkan spekulasi, melainkan memberi jawaban pasti.
Sejumlah kalangan menilai pernyataan Ginting ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki transparansi penuh terkait ijazah Presiden Jokowi. Namun hingga kini, istana belum merespons langsung usulan pemeriksaan sebagaimana disampaikan pengamat tersebut.
