Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Mahasiswa ITS Terjun ke Daerah Transmigrasi Lewat Ekspedisi Patriot 2025

Surabaya, 25 Agustus 2025 – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melepas 228 mahasiswa untuk mengikuti Ekspedisi Patriot 2025, sebuah program pengabdian masyarakat yang berfokus...
HomeWorldWorldNetanyahu Hadapi Protes Massal Desak Bebaskan Sandera, Yaman Serang Bandara Ben Gurion

Netanyahu Hadapi Protes Massal Desak Bebaskan Sandera, Yaman Serang Bandara Ben Gurion

Yerusalem, 17 Agustus 2025 — Ribuan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Jumat (8/8) menyusul keputusan kabinet keamanan yang menyetujui rencana aneksasi dan pendudukan penuh Jalur Gaza.

Dalam aksi tersebut, massa membawa foto-foto sandera yang masih ditahan di Gaza, menuntut pemerintah segera mencapai kesepakatan pembebasan tanpa syarat. Mereka menolak langkah eskalasi militer yang dinilai berisiko menjadi “hukuman mati” bagi puluhan sandera yang masih hidup

Protes tidak hanya berlangsung di Yerusalem, tetapi juga merebak di Tel Aviv, Herzliya, Raanana, hingga Nes Ziona. Para demonstran menekankan agar pemerintah mengutamakan jalur diplomasi ketimbang operasi militer, karena pendudukan penuh Gaza diyakini akan memicu perlawanan lebih besar dan mengancam keselamatan sandera.

Menurut laporan The Times of Israel, aksi diwarnai orasi keluarga sandera yang mendesak Netanyahu dan kabinetnya membuka ruang negosiasi dengan Hamas. Mereka menegaskan bahwa setiap serangan baru hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza sekaligus memperbesar kemungkinan sandera dibunuh atau dipindahkan secara paksa.

Polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Hingga malam hari, unjuk rasa masih berlangsung dengan gelombang massa yang terus bertambah.

Rencana aneksasi Gaza yang diumumkan pekan ini memicu kritik internasional, termasuk dari PBB dan sejumlah negara Barat. Komunitas global memperingatkan langkah tersebut berpotensi melanggar hukum internasional serta memperdalam penderitaan warga sipil Palestina.

Rencana Aneksasi dan Kontrol Militer Gaza City

  • 8 Agustus 2025, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil kontrol militer atas Gaza City, strategi memerangi Hamas dan mengakhiri perang.

  • Rencana ini mengundang kecaman internasional luas, termasuk dari negara-negara seperti Inggris, Jerman, Australia, serta organisasi hak asasi yang menyoroti risiko terhadap sandera dan krisis kemanusiaan di Gaza.

2. Demonstrasi dan Hari Mogok Nasional

  • Sejak 6—9 Agustus, keluarga sandera dan masyarakat sipil turun ke jalan di berbagai kota seperti Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut penghentian eskalasi militer, solusi diplomatik, dan pembebasan sandera.

  • Pada 17 Agustus, berlangsung hari nasional mogok besar-besaran: sekolah, bisnis, dan transportasi publik tutup sementara, dan ratusan ribu orang ikut serta dalam demonstrasi massal. Beberapa tokoh terkenal, institusi seperti universitas, dan serikat pekerja juga memberi dukungan.

  • Polisi menanggapi dengan penggunaan meriam air dan penahanan puluhan pengunjuk rasa (sekitar 38—39 orang ditahan).
  • Pembangkit listrik di Sana’a diserang Israel, lalu militer Yaman balas menyerang bandara Ben Gurion dengan rudal balistik hipersonik

3. Alasan Utama Protes

  • Demonstran khawatir bahwa ofensif militer yang diperluas akan membahayakan keamanan sandera yang masih hidup—diperkirakan hanya sebagian kecil dari total sandera yang masih hidup—karena perang dalam wilayah padat penduduk bisa memicu jatuhnya korban.

  • Aspirasi para demonstran meliputi penghentian perang, dialog diplomatik dengan Hamas, dan kesepakatan pertukaran sandera yang komprehensif, bukan dominasi militer atau pendudukan.

4. Kondisi Kemanusiaan dan Isyarat Internasional

  • Di Gaza, situasi semakin mengancam dengan lebih dari 61.000 kematian, kelaparan, dan perpindahan massal akibat serangan intensif—semua ini memperparah krisis yang sudah parah.

  • Internasional menyerukan perlawanan terhadap ekspansi militer Israel. PBB juga memperingatkan bahwa rencana itu melanggar hukum kemanusiaan internasional.