Jakarta ,– Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga negara yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran angka. Ia diberi mandat menyajikan fakta, bukan ilusi. Namun, publik kini dipaksa bertanya: apakah pejabat BPS masih bekerja untuk rakyat, atau sudah berubah menjadi corong propaganda kekuasaan?
Klaim pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen menjadi pintu masuk untuk menguak masalah yang jauh lebih serius: integritas BPS. Bagaimana mungkin di tengah suramnya indikator—industri manufaktur melemah, PHK melonjak, daya beli turun, indeks kepercayaan konsumen merosot, hingga belanja pemerintah stagnan—pejabat BPS justru melukis wajah ekonomi yang seolah-olah bersinar?
Lebih janggal lagi, komponen yang disebut menopang pertumbuhan adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Padahal, sebagian besar yang dihitung bukanlah investasi nyata, melainkan proyek “awang-awang”: jalan tol yang baru rencana, MRT yang masih sebatas MoU, hingga program perumahan yang lokasinya pun belum jelas. Proyek yang bahkan belum berdiri, sudah disulap menjadi pertumbuhan di atas kertas. Apakah ini statistik, atau sekadar ilusi politik?
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar persoalan metodologi, melainkan soal kebohongan negara. Statistik yang seharusnya independen telah berubah menjadi instrumen politik. Dan ketika angka telah diperdagangkan, maka setiap publikasi data BPS bukan lagi laporan ilmiah, melainkan sandiwara.
Dampaknya amat serius. Pertama, kepercayaan publik runtuh. Rakyat yang sehari-hari merasakan harga mahal dan sulitnya pekerjaan tidak akan percaya pada klaim pertumbuhan indah. Kedua, investor akan menjauh. Modal asing tidak akan masuk ke negara yang datanya diragukan validitasnya. Ketiga, stabilitas politik terancam. Manipulasi data hanyalah bahan bakar yang mempercepat delegitimasi pemerintah.
BPS harus sadar: statistik bukan mainan kekuasaan. Ia adalah fondasi kebijakan negara. Memainkan data sama saja dengan mengkhianati rakyat, menipu dunia usaha, dan membahayakan masa depan bangsa.
Editorial ini menegaskan: pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik angka. Transparansi metodologi harus dibuka, proyek-proyek yang dihitung harus diverifikasi, dan pejabat yang terbukti mempermainkan data harus ditindak.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat BPS bukan sebagai penjaga kebenaran angka, melainkan sebagai aktor utama dalam drama kebohongan negara. Dan seperti semua sandiwara, cepat atau lambat, tirainya akan jatuh.
Sumber : https://www.tempo.co/infografik/infografik/data-janggal-pertumbuhan-2056817
