Jakarta, 24 Agustus 2025 – Seruan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, beredar luas di berbagai platform media sosial. Aksi ini disebut digagas oleh kelompok yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia dan mengajak buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan.
Meski demikian, hingga sehari sebelum pelaksanaan, belum ada pihak resmi yang mengonfirmasi sebagai penanggung jawab aksi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi kericuhan serta penumpangan kepentingan politik.
Tuntutan yang Diusung
Dalam berbagai selebaran digital yang beredar, terdapat sejumlah tuntutan yang diangkat, di antaranya:
Pembubaran DPR melalui dekrit Presiden.
Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengusutan dugaan korupsi yang menyeret keluarga mantan Presiden Joko Widodo.
Kritik terhadap kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi rakyat.
Penolakan kenaikan pajak serta sorotan terhadap utang negara yang dinilai membebani masyarakat.
Penolakan dari Organisasi Besar
Beberapa organisasi besar langsung menegaskan tidak terlibat dalam aksi ini.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, melarang anggotanya mengikuti aksi. Ia menilai isu yang diangkat tidak jelas dan berpotensi dimanfaatkan elite politik.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga memastikan tidak ikut serta. KSPI justru merencanakan aksi terpisah pada 28 Agustus 2025 dengan fokus pada isu ketenagakerjaan, seperti penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga membantah keterlibatan mereka. Pihak BEM SI bahkan menyebut nama organisasinya dicatut dalam ajakan yang beredar di media sosial.
Aksi di Daerah dan Kerancuan Agenda
Selain di Jakarta, ajakan aksi juga sempat mencuat di Pati, Jawa Tengah, dengan sebutan “Pati Jilid 2”. Namun, inisiator gerakan tersebut, Ahmad Husein, menarik diri dan membatalkan rencana setelah bertemu Bupati Pati.
Kekhawatiran Potensi Manipulasi
Ketidakjelasan penyelenggara menimbulkan keraguan terhadap legitimasi gerakan ini. Pengamat menilai aksi rawan ditunggangi kepentingan politik tertentu. Tanpa koordinasi formal, aksi berpotensi menimbulkan bentrokan antara massa dan aparat, serta membuka ruang disinformasi.
Hingga kini, DPR maupun pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi seruan demonstrasi. Aparat keamanan disebut telah menyiapkan pengamanan di sekitar Gedung DPR untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlangsung.
