JAKARTA — Pelaku usaha di sektor timah mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal serta memberantas praktik penyelundupan timah di Bangka Belitung. Upaya ini dinilai sudah sangat mendesak mengingat praktik ilegal tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan eksportir resmi.
Salah satu perwakilan Asosiasi Timah Indonesia (ATIN) mengungkapkan, sejak awal tahun 2025. Praktik penyelundupan timah marak terjadi dan merugikan eksportir yang bekerja sesuai ketentuan hukum. “Kita sempat mengalami penurunan produksi karena penyelundupan yang semakin marak, tapi sejak isu ini disuarakan dan Presiden turun tangan, produksi timah kembali meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tegas pemerintah kini mulai menunjukkan hasil positif. Selain meningkatkan kembali produksi nasional, kebijakan pengawasan ketat yang melibatkan Polri, TNI, dan Bea Cukai disebut telah mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan.
Sebelumnya, sejumlah forum internasional bahkan menyoroti isu ini. Salah satu perusahaan asal Malaysia disebut secara terbuka mengakui menerima pasokan timah dari Indonesia hingga 1.000 ton per bulan, atau setara dengan 12.000 ton per tahun, dengan potensi nilai mencapai Rp45–47 triliun. “Artinya, penyelundupan ini sangat besar skalanya dan berdampak langsung pada pendapatan negara,” katanya.
Ketika ditanya soal celah yang memungkinkan praktik ini menjamur. Dia menjelaskan bahwa penyelundupan dilakukan secara sistematis dan diam-diam, terutama di waktu malam hari. “Kita sendiri tidak menyadari karena dilakukan secara terstruktur dan tersembunyi,” tambahnya.
Selain itu, asosiasi juga mengungkap bahwa isu penyelundupan ini turut menjadi perhatian dunia internasional. Perwakilan dari International Tin Association bahkan sempat datang ke Indonesia untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. “Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal ini dan menjaga reputasi ekspor timah nasional,” ujarnya.
Meski terdampak, asosiasi menilai kebutuhan global terhadap timah masih sangat tinggi. “Selama dunia masih membutuhkan timah—karena belum ada logam yang bisa menggantikannya kecuali emas—maka prospek industri timah Indonesia tetap kuat,” tuturnya.
Dengan pengetatan pengawasan dan langkah hukum yang lebih tegas. Para pelaku usaha berharap pemerintah mampu memastikan tata kelola timah nasional berjalan transparan, legal, dan berkelanjutan.
Sumber : CNBC Indonesia https://www.youtube.com/watch?v=U2vWNYBZyJ4
