Roadmap Prabowo: Dari Ketahanan Pangan ke Kemandirian Nasional

Oleh Redaksi Berita Indonesia Media

Di balik pencopotan Arief Prasetyo Adi dari kursi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan penunjukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai penggantinya, ada narasi yang lebih besar dari sekadar pergantian jabatan. Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang menyusun ulang arsitektur kebijakan ekonomi dan politik Indonesia — membangun fondasi baru untuk apa yang ia sebut sebagai kedaulatan nasional yang nyata.

Bagi sebagian pengamat, langkah ini adalah puzzle pertama dari “roadmap pembangunan republik” yang mulai dijalankan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya.

1. Pangan sebagai Pondasi Kekuasaan

Sejak masa kampanye, Prabowo berulang kali menyebut ketahanan pangan sebagai prioritas tertinggi. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa “negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya, tidak akan pernah berdaulat.”

Kini, visi itu tampak mulai diwujudkan secara konkret. Penggabungan kendali antara Kementerian Pertanian dan Bapanas di bawah satu figur — Amran Sulaiman — menandakan pergeseran paradigma:

Dari kebijakan sektoral menuju komando tunggal pangan nasional.

Dalam logika pemerintahan Prabowo, pangan bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga strategi pertahanan. Jika energi adalah darah negara, maka pangan adalah jantungnya.

Langkah ini mengingatkan pada model yang diterapkan di Tiongkok di era awal Xi Jinping, ketika lembaga-lembaga pangan dan pertanian disatukan di bawah satu badan komando untuk mempercepat pengendalian harga dan produksi.

2. Politik Arah Cepat: Efisiensi ala Militer

Prabowo dikenal bukan sebagai birokrat, melainkan manajer strategi. Ia berpikir dalam kerangka operasi: rencana, target, dan hasil. Dalam konteks itu, pergantian pejabat bukan sekadar evaluasi, tapi bagian dari operasi restrukturisasi birokrasi.

Amran Sulaiman, yang dikenal loyal dan berorientasi pada hasil, adalah sosok yang cocok dengan gaya tersebut. Ia bukan hanya menteri teknis, melainkan eksekutor lapangan yang terbukti mampu memproduksi capaian konkret di masa lalu — seperti surplus beras 2017 dan peningkatan produktivitas jagung nasional.

Langkah ini mengindikasikan dua hal:

1. Prabowo ingin menyatukan rantai kebijakan dari produksi hingga distribusi pangan di bawah satu komando.

2. Ia menguji efektivitas pola manajemen cepat berbasis loyalitas dan hasil untuk diterapkan di lembaga strategis lain.

Model ini mirip dengan gaya pemerintahan strong executive, di mana keputusan besar tidak menunggu konsensus panjang, tapi diambil dengan asumsi efektivitas sebagai legitimasi utama.

3. Ekonomi Politik Kekuasaan: Kedaulatan sebagai Alat Konsolidasi

Di balik narasi “kedaulatan pangan”, ada strategi politik yang lebih luas.
Ketika Prabowo berbicara soal “pembangunan republik”, yang ia maksud bukan hanya pembangunan ekonomi, tapi juga konsolidasi kekuasaan nasional di bawah satu visi besar: Indonesia mandiri.

Langkah-langkah yang telah diambil mencerminkan tiga lapisan strategi:

Dengan kerangka seperti ini, Prabowo bukan hanya membangun ekonomi — ia sedang membangun kedaulatan politik baru, berbasis pada kemampuan negara untuk berdiri di atas sumber dayanya sendiri.

4. Risiko: Antara Efisiensi dan Sentralisasi

Namun setiap kebijakan besar selalu datang dengan risiko.
Ketika semua lini dikonsolidasikan di bawah satu tangan, efektivitas memang meningkat — tetapi ruang kontrol publik mengecil.

Dalam jangka pendek, langkah ini bisa mempercepat keputusan. Namun dalam jangka panjang, ia bisa menimbulkan gejala yang sering muncul dalam sistem manajemen top-down:

• Ketergantungan pada individu kunci.
  Jika Amran gagal atau sistem tidak mampu mengimbangi kecepatan keputusan, efek domino bisa besar.

• Minimnya mekanisme koreksi.
  Ketika semua kebijakan terpusat pada satu komando, sulit ada umpan balik dari bawah.

Ekonom politik dari UGM, Rimawan Pradiptyo, menilai pendekatan seperti ini perlu dilengkapi dengan transparansi data dan evaluasi publik.

“Kalau strategi ini tidak diimbangi dengan akuntabilitas, efektivitas bisa berbalik jadi kesalahan sistemik,” katanya dalam diskusi terbuka di Yogyakarta.

5. Diplomasi Ekonomi: Menuju Mandiri tapi Terbuka

Bagian paling menarik dari roadmap Prabowo adalah fase ketiga (2029–2030), di mana Indonesia diarahkan menjadi eksportir pangan, energi, dan pertahanan.
Ini bukan sekadar ambisi ekonomi, melainkan strategi geopolitik — menjadikan Indonesia sebagai poros baru ekonomi selatan global.

Dalam beberapa pidato awalnya, Prabowo kerap menyebut pentingnya memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Ini konsisten dengan visi ekspansi yang bersifat South-South Cooperation — di mana Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tapi pemasok.

Jika berhasil, arah ini akan mengubah posisi Indonesia di peta global:
dari penerima bantuan menjadi penyedia stabilitas ekonomi kawasan.

6. Prabowo dan Peta Jalan Kekuasaan Ekonomi Baru

Semua tanda menunjukkan bahwa Prabowo sedang membangun peta jalan kekuasaan ekonomi nasional dengan tiga pondasi:

1. Kedaulatan pangan dan energi sebagai basis ketahanan.

2. Industrialiasi dan pertahanan sebagai simbol kekuatan.

3. Ekspansi diplomatik ekonomi sebagai wujud kemandirian.

Namun strategi ini juga menciptakan konsekuensi: birokrasi dituntut bergerak seperti mesin militer — cepat, patuh, tanpa banyak kompromi.
Pertanyaannya: apakah model itu bisa beradaptasi dalam sistem demokrasi yang penuh tarik-menarik kepentingan?

7. Kesimpulan: Dari “Gebrakan” ke Arah Baru Republik

Pergantian di Bapanas hanyalah satu langkah kecil dari peta besar yang sedang digambar Prabowo.
Gebrakan demi gebrakan yang terlihat kini bukan sekadar impuls politik, melainkan bagian dari desain yang lebih luas: membangun republik yang mandiri secara ekonomi, kuat secara politik, dan dihormati secara global.

Namun seperti semua peta, jalan di lapangan tak selalu lurus.
Keberhasilan roadmap ini akan ditentukan oleh satu hal:

Mampukah Prabowo mengubah loyalitas politik menjadi kinerja ekonomi yang terukur?

Jika iya, maka sejarah mungkin akan mencatat periode ini sebagai awal kebangkitan ekonomi nasional baru —
tapi jika tidak, ia akan dikenang hanya sebagai masa penuh gebrakan tanpa arah.