JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat telah rampung diinventarisasi dan siap dikelola secara legal oleh masyarakat. Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam pemberdayaan energi nasional sekaligus penguatan ekonomi daerah berbasis koperasi dan usaha mikro.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, langkah ini dilakukan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas. Melalui aturan tersebut, masyarakat dapat mengelola sumur tua atau tidak aktif melalui koperasi, BUMD, dan UMKM, bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.
“Dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisasi dari bupati, wali kota, hingga gubernur. Ada sekitar 45.000 sumur yang selama ini dikelola rakyat, dan sekarang kita serahkan kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD,” ujar Bahlil di Jakarta.
Pemerintah memastikan pengelolaan akan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan, sementara hasil produksi akan dibeli oleh Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang dengan harga sekitar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP). Dengan mekanisme pembayaran langsung di daerah, kebijakan ini diyakini akan mendorong perputaran ekonomi lokal secara signifikan.
Ekonomi Nasional Tetap Solid di Tengah Tantangan Global
Di tengah gejolak ekonomi dunia, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dan berperan besar di kawasan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa ekonomi Indonesia menyumbang 40 persen total ekonomi ASEAN, dengan populasi 36 persen dari keseluruhan kawasan.
“ASEAN is the greater of Indonesia. Dari total 650 juta penduduk ASEAN, 285 juta ada di Indonesia. Luas tanah 40 persen ASEAN juga ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah natural leader di kawasan,” ujar Rosan.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi, iklim investasi, dan rantai pasok jangka panjang. Rosan menekankan, masa depan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga harus mendorong inovasi berbasis pengetahuan dan nilai tambah industri.
Transformasi Bisnis dan Momentum Akhir Tahun
Dari sektor korporasi, sejumlah emiten nasional menunjukkan arah transformasi dan strategi adaptif menghadapi tekanan global.
PT Sepatu Bata Tbk (BATA) resmi menghapus lini bisnis produksi alas kaki, setelah puluhan tahun dikenal sebagai produsen sepatu nasional. Keputusan ini diambil dalam RUPSLB 25 September 2025, sebagai langkah efisiensi pasca kerugian berkelanjutan.
Pada semester I-2025, perusahaan mencatat rugi bersih Rp40,62 miliar, sementara penjualan turun 38,74 persen menjadi Rp19,43 miliar. Setelah menutup pabrik Purwakarta pada 2024, Bata kini fokus pada distribusi dan penjualan ritel.
Di sisi lain, PT Panorama Sentra Wisata Tbk (PANR) menyiapkan strategi agresif untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Perusahaan menggarap segmen keluarga, kelompok kecil, dan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) dengan destinasi unggulan seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. PANR juga meningkatkan penetrasi digital, kolaborasi lintas sektor pariwisata, dan layanan konsultasi perjalanan personal.
Sementara itu, PT Rukun Raharja Tbk (RUIS) semakin ekspansif di sektor energi. Hingga kuartal II-2025, perusahaan berhasil mengamankan kontrak baru senilai Rp1,31 triliun, melonjak dari Rp673 miliar tahun sebelumnya. RUIS kini fokus pada proyek-proyek migas dan nonmigas dengan margin laba tinggi, guna memperkuat kinerja keuangan di tengah volatilitas pasar energi.
Bahaya Baru: Oligarki Lokal
Jika di masa lalu rente migas dikuasai pemain besar di pusat, kini risiko baru muncul di tingkat daerah. Dengan dalih “pemberdayaan lokal,” para pejabat daerah bisa membangun jaringan rente sendiri.
Bupati, wali kota, hingga kepala dinas energi berpeluang menjadikan izin sumur rakyat sebagai komoditas politik dan ekonomi baru.
Koperasi yang seharusnya milik masyarakat bisa saja hanya nama, sementara kendali operasional dan keuntungan riil mengalir ke segelintir elite lokal atau mitra korporasi yang “dipinjamkan” benderanya.
Tanpa sistem pengawasan publik yang kuat, program ini berpotensi menciptakan oligarki lapis dua: para pemangku kepentingan di daerah yang menguasai izin dan aliran uang dari sumber daya rakyat atas nama keadilan ekonomi.
Sinyal Bahaya dari Pola Lama
Polanya bukan baru. Dari sektor tambang rakyat, perkebunan plasma, hingga penyaluran pupuk bersubsidi—semuanya menunjukkan pola yang sama: kebijakan dengan niat baik, tapi gagal di pengawasan.
Kunci kegagalan selalu sama: akses informasi tertutup, sistem pengawasan tumpul, dan kepentingan pejabat terlalu besar.
Jika pola itu berulang di sektor migas rakyat, maka 45 ribu sumur yang diharapkan menjadi motor ekonomi justru bisa berubah menjadi 45 ribu lubang rente baru yang menggerogoti kedaulatan energi nasional.
Catatan Akhir
Terobosan pemerintah dalam legalisasi sumur rakyat menjadi sinyal kuat arah baru pengelolaan energi berbasis daerah. Kebijakan ini sejalan dengan strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, ketahanan korporasi nasional dan optimisme investasi memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia masih solid — dan tetap menjadi poros utama pertumbuhan ASEAN.
