Jakarta – Struktur utang dan proyek besar peninggalan era Jokowi–Luhut tampak dirancang bukan semata untuk membangun infrastruktur, melainkan untuk memastikan kendali kekuasaan tetap berada di tangan mereka, bahkan setelah masa jabatan berakhir. Melalui jaringan proyek strategis dan pembiayaan jangka panjang yang melibatkan BUMN serta investor asing, tercipta rantai kebijakan ekonomi yang menjerat pemerintahan berikutnya dalam pusaran pengaruh lama.
Jejak Awal: Dari Ambisi Infrastruktur ke Jaring Ketergantungan
Sejak 2015, duet Jokowi–Luhut membangun citra pemerintahan berbasis “percepatan infrastruktur.” Namun di balik narasi kemajuan itu, terselip pola pembiayaan yang sarat utang dan intervensi politik. Proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, proyek smelter nikel, serta pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagian besar dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan obligasi BUMN, bukan dari APBN langsung.
Skema ini memungkinkan pemerintah mengklaim “APBN sehat,” padahal risiko keuangan dialihkan ke BUMN yang over-leverage. Ketika proyek tidak menghasilkan arus kas, beban akhirnya tetap kembali ke negara. Inilah bentuk utang terselubung yang kini diwariskan kepada pemerintahan baru.
Pola Kontrol Lewat Utang
Analisis sejumlah ekonom menunjukkan adanya pola kontrol struktural melalui utang proyek strategis. Proyek dibiayai investor yang punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan lingkar kekuasaan lama. Imbalannya bukan hanya keuntungan finansial, tapi juga akses terhadap kebijakan dan keputusan ekonomi nasional.
Dengan demikian, utang tidak lagi menjadi instrumen pembangunan, melainkan alat pengikat kekuasaan. Pemerintah baru akan sulit mengambil keputusan berbeda tanpa menabrak kontrak, konsesi, atau perjanjian jangka panjang yang ditandatangani sebelumnya.
Luhut Sebagai Titik Sentral
Nama Luhut Binsar Pandjaitan muncul di hampir semua proyek besar warisan Jokowi. Dari energi, pertambangan, pelabuhan, hingga digitalisasi. Sebagai tokoh yang menguasai koordinasi lintas sektor ekonomi, ia menjadi simpul dari seluruh aliran proyek dan pembiayaan besar.
Bagi sejumlah pengamat, inilah bentuk shadow power — kekuasaan yang tetap beroperasi bahkan setelah jabatan formal berakhir, melalui kendali atas aset ekonomi dan jaringan kebijakan.
Tantangan Prabowo
Prabowo kini mewarisi beban fiskal, proyek yang belum selesai, dan utang BUMN yang membengkak. Pilihannya terbatas: menutup defisit dengan APBN, atau mencari jalan lain agar tidak terjerat lebih dalam.
Rencana pembayaran utang tanpa APBN menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga jarak dari warisan lama. Namun langkah ini juga mengandung dilema: bagaimana menutup lubang finansial tanpa menjual aset strategis negara atau tunduk pada kontrak lama yang menguntungkan elite sebelumnya.
Kesimpulan
Warisan utang bukan sekadar masalah fiskal, tapi juga rancang bangun politik kekuasaan jangka panjang. Ia menjadi alat untuk memastikan kontrol ekonomi dan kebijakan tetap di tangan kelompok yang sama.
Pertanyaan besar kini: apakah Prabowo akan berani memutus rantai kendali itu, atau justru terpaksa melanjutkannya di bawah nama baru — stabilitas nasional?
