Jaarta – Rezim besar jarang tumbang semata karena amarah rakyat. Dalam sejarah kekuasaan modern, kejatuhan seorang pemimpin hampir selalu melibatkan sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mahal: perang kepentingan ekonomi di balik layar kekuasaan. Begitu pula dengan kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998. Di permukaan, publik melihat mahasiswa turun ke jalan, rakyat berteriak menuntut reformasi, dan DPR menekan presiden. Namun di balik layar, terjadi benturan kepentingan bisnis raksasa, terutama antara kekuatan ekonomi lama dan proyek-proyek baru yang mulai mengancam tatanan.
Mobil Nasional dan Retaknya Koalisi Bisnis Orde Baru
Ketika proyek Mobil Nasional diluncurkan melalui PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dimotori oleh Tommy Soeharto, banyak yang melihatnya sebagai simbol kebanggaan bangsa. Namun bagi para pengusaha besar yang sudah lama menikmati proteksi rezim Orde Baru—terutama mereka yang berafiliasi dengan industri otomotif asing—proyek ini menjadi sinyal bahaya.
Mobil Timor bukan sekadar kendaraan; ia adalah manifestasi kekuasaan politik yang ingin menembus dominasi bisnis mapan. Dukungan pemerintah terhadap TPN memberi sinyal bahwa negara siap menantang pasar yang selama ini dikuasai kartel otomotif asing dengan dukungan konglomerat nasional lama.
Dan di sinilah konflik dimulai.
Ketika TPN mendapat fasilitas istimewa—pembebasan pajak, bea masuk, dan lisensi impor—industri otomotif mapan merasa posisinya diguncang. Ketegangan bisnis pun berkembang menjadi perang dingin ekonomi. Kartel lama yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Orde Baru mulai menarik diri secara perlahan, baik dari dukungan politik maupun dari dukungan finansial.
Perang Dingin di Balik Layar Kekuasaan
Pemerintahan Soeharto pada dasarnya bertahan selama tiga dekade karena stabilitas tiga pilar: militer, birokrasi, dan konglomerat. Ketika salah satu pilar itu bergeser, fondasi kekuasaan ikut retak.
Pada akhir 1990-an, pilar ekonomi mulai bergeser. Banyak konglomerat lama yang dulu hidup dari lisensi, proyek, dan rente negara, mulai merasakan kejenuhan terhadap konsentrasi kekuasaan di keluarga Cendana.
Proyek mobil nasional menjadi simbol bahwa rezim sudah tidak lagi berbagi kue secara merata. Akibatnya, aliran dana politik—yang dulu menopang stabilitas—mulai macet. Para pengusaha yang kecewa tidak lagi menyokong kekuasaan seperti sebelumnya. Mereka justru mengalirkan dana ke kelompok oposisi, kampus, dan bahkan sebagian media.
Inilah yang disebut sebagian analis sebagai “perang di belakang layar.” Sebuah perang yang tidak tampak oleh rakyat, tapi punya pengaruh besar terhadap arah politik nasional. Rakyat menjadi panggung depan; para pemilik modal menjadi sutradara di balik layar.
Ketika Panggung Rakyat Mulai Bergolak
Di depan layar, ribuan mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi. Mereka membawa idealisme, bukan uang. Namun di sisi lain, arus logistik dan dukungan moral-politik datang dari berbagai arah yang tidak murni idealis.
Media yang dulu dikontrol ketat oleh rezim tiba-tiba mulai berani menayangkan berita kritis. Sebagian besar lembaga bisnis menarik dukungan kepada pemerintah. Dan DPR—yang dulu sepenuhnya menjadi “stempel politik”—tiba-tiba mulai bersuara lantang. Semua itu tidak akan terjadi tanpa perubahan arah angin di balik layar.
Dengan kata lain, “perang belakang layar” inilah yang membuat “perang depan layar” menjadi deras. Tanpa dukungan dari kelompok ekonomi yang berpengaruh, demonstrasi besar tidak akan bertahan lama. Demonstrasi membutuhkan logistik, ruang, dan perlindungan politik — hal yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya kepentingan besar yang ikut bermain.
Mengapa Era Jokowi Tidak Seperti 1998
Situasi di era Jokowi berbeda. Walau banyak kebijakan pemerintah yang menuai kritik—dari proyek IKN, utang luar negeri, hingga penggunaan dana publik untuk menambal utang BUMN—namun struktur ekonomi di belakang kekuasaan justru cenderung menyatu.
Hampir semua kelompok bisnis besar, baik lama maupun baru, memiliki kepentingan yang sejalan dengan kekuasaan. Tidak ada kartel besar yang benar-benar tersingkir.
Karena itu, tidak ada perang besar di belakang layar.
Demo yang terjadi hari ini, sekeras apa pun, tidak pernah benar-benar mengguncang fondasi kekuasaan karena tidak ada “vitamin” politik dari elite ekonomi yang ingin mengganti pemain. Sebagian demonstrasi bahkan hanya menjadi instrumen tawar-menawar posisi politik atau akses proyek, bukan misi perubahan rezim.
Inilah bedanya antara “demonstrasi moral” dan “demonstrasi struktural.” Tahun 1998 adalah kombinasi keduanya — moral rakyat berpadu dengan dukungan struktural ekonomi-politik. Hari ini, yang tersisa baru moral rakyat, tanpa dukungan struktural.
Pelajaran dari 1998: Politik Selalu Tentang Ekonomi
Pelajaran paling tajam dari 1998 adalah: tidak ada kekuasaan yang tumbang hanya karena rakyat marah. Kekuasaan tumbang ketika sistem ekonomi yang menopangnya tidak lagi mau membayar biaya stabilitas.
Soeharto jatuh bukan semata karena mahasiswa berdemo, tetapi karena kelompok bisnis yang dulu diuntungkannya mulai berbalik arah.
Sementara itu, di masa kini, kekuasaan masih kokoh bukan karena rakyat bahagia, tapi karena semua kepentingan ekonomi besar masih menikmati hasilnya.
Selama perang ekonomi di balik layar belum pecah, perang rakyat di depan layar hanya akan menjadi gema kecil di jalanan.
Penutup
Rakyat tetap menjadi kekuatan moral yang penting. Namun, sejarah mengingatkan kita bahwa politik tidak pernah murni soal moral — ia juga soal modal.
Ketika modal berubah arah, moral menemukan panggungnya.
Dan ketika moral dan modal bersatu, sejarah bergeser — sebagaimana yang terjadi pada 1998.
Sampai hari ini, pelajaran itu tetap relevan: kekuasaan tidak jatuh karena bisingnya teriakan rakyat, tapi karena diamnya para pemodal yang berhenti membayar kesetiaan.
Oleh : MAR
