Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan aksi walk out (WO) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pulau Sumatera yang digelar di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk protes keras sekaligus upaya memperjuangkan keadilan anggaran bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut), menyusul adanya ketimpangan signifikan antara kebutuhan riil daerah dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Soroti Ketimpangan Anggaran
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Bobby memaparkan data kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara yang mencapai Rp30,56 triliun.
Namun, dalam Rencana Induk (Renduk) versi pertama, alokasi yang disiapkan untuk Sumut hanya sebesar Rp2,11 triliun, atau sekitar 6,91 persen dari total kebutuhan. Artinya, terdapat selisih kekurangan anggaran sekitar Rp28,45 triliun yang tersebar di lima sektor utama pemulihan.
Perbedaan mencolok itulah yang memicu keberatan keras Gubernur Sumut dalam forum tersebut.
Dinilai Masuk Akal dan Patut Didukung
Akademisi dari Universitas Dharmawangsa (Undhar) Medan, Dr. Rahman Tahir, menilai langkah protes yang disertai aksi walk out tersebut sebagai sikap yang rasional dan patut diapresiasi.
“Argumentasi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sangat masuk akal dan patut diapresiasi. Terjadi perbedaan data alokasi anggaran yang signifikan antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait,” tegas Rahman.
Ia menilai perbedaan perhitungan antara pemerintah daerah dan kementerian teknis seperti PUPR maupun Bappenas harus dikaji ulang agar tidak merugikan daerah terdampak.
Seruan Soliditas Kepala Daerah
Rahman Tahir juga mendorong para bupati dan wali kota di wilayah terdampak bencana agar berdiri bersama Gubernur Sumut dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut.
Menurutnya, kepala daerah di tingkat kabupaten/kota adalah pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Bupati dan wali kota wilayah terdampak memiliki tanggung jawab moral, teknis, dan politis untuk memastikan kebutuhan warga tidak terabaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, soliditas antar kepala daerah se-Sumut menjadi simbol kepemimpinan kolektif dalam menghadapi fase transisi pemulihan. Tanpa dukungan dana rekonstruksi yang memadai, pelayanan publik berpotensi terganggu dalam jangka panjang akibat keterbatasan APBD.
Momentum Ramadhan dan Keadilan Anggaran
Rahman Tahir berharap momentum Ramadhan dapat menjadi titik refleksi bagi pemerintah pusat agar melihat persoalan ini dari perspektif kemanusiaan.
“Mari jadikan Ramadhan sebagai momentum keadilan bagi Sumatera Utara. Kebijakan pusat hendaknya menjadi ‘kado’ bagi para korban bencana, dengan melihat persoalan melalui kacamata kemanusiaan, bukan semata efisiensi anggaran,” pungkasnya.
Aksi walk out Bobby Nasution pun disebut mendapat respons positif dari sejumlah kalangan masyarakat Sumut, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian politik dalam memperjuangkan hak daerah di tingkat nasional.
