Pencabutan izin tanpa pidana adalah pembiaran kejahatan korporasi.Negara mengambil hutan, tapi membiarkan pelaku lolos.Pasal 33 ditegakkan setengah hati jika pidana berhenti di meja menteri.
Negara...
Jakarta - Papua terlalu lama diperlakukan sebagai ladang pengorbanan. Tanahnya dikeruk, hutannya dibuka, sungainya dicemari, dan masyarakat adatnya dipinggirkan—semuanya atas nama pembangunan nasional. Kini,...
Jakarta - Keputusan Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna “menyelesaikan” polemik Perpol 10/2025 patut dikritik keras. Bukan karena niat merapikan aturan—tetapi karena...
Jakarta - Trading sering dipromosikan sebagai jalan cepat menuju kebebasan finansial. Kenyataannya, bagi sebagian besar orang, trading justru menjadi sumber stres, gangguan tidur, konflik...
Jakarta - Komitmen bantuan internasional senilai USD 50 juta untuk pemulihan dan reforestasi hutan Indonesia dari Uni Emirat Arab (UEA) semula disambut sebagai kabar...
Jakarta - Ketika pemerintah kembali mengeluhkan penerimaan pajak yang tak mencapai target, publik dihadapkan pada sebuah paradoks yang sulit dibantah. Di satu sisi, eksploitasi...
Jakarta - Di tengah eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlangsung besar-besaran, kegagalan negara mencapai target penerimaan pajak seharusnya menjadi alarm keras. Mustahil secara...
Jakarta - Sikap Muhammadiyah yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang kontrak-kontrak sumber daya alam (SDA) menandai satu hal penting: masyarakat sipil...
Membaca Pernyataan Moskow di Tengah Standar Ganda Politik Global
Jakarta - Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa negaranya tidak akan melancarkan perang baru jika negara-negara...
Jakarta - Pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan polisi...
Ketika Dokumen Menjadi Simbol
Jakarta - Isu ijazah Presiden Joko Widodo seharusnya sederhana. Dalam negara hukum, keaslian dokumen bukan perkara opini publik, melainkan urusan pembuktian...
Keputusan yang Sah Secara Administratif, Tapi Dipertanyakan Secara Organisasi
Jakarta - “Pencopotan Ketua DPD Golkar Sumut sebelum Musda tanpa dasar pelanggaran berat menunjukkan problem serius...