Dari Janji Mulia MBG ke Celah Setoran: Bagaimana MBG Bisa Terjerat Korupsi Sistemik

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai kebijakan sosial unggulan pemerintahan baru: memerangi stunting, memperbaiki gizi anak bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat rantai pasok pangan. Namun di balik gagasan mulia itu, muncul riak kekhawatiran — bukan sekadar kegagalan implementasi, melainkan potensi setoran tak resmi dan korupsi sistemik yang dapat melingkupi setiap sendi program.

Dari data dan investigasi awal, pola penyimpangan mulai terkuak. Kepala BGN sendiri mengungkap bahwa di SPPG (unit pelaksana MBG) terdapat modus-modus penggelapan dana lewat laporan fiktif, selisih harga bahan baku, dan “godaan” mark-up yang menjanjikan keuntungan ekstra bagi pengelola dapur. detikfinance

Laporan oleh Transparency International Indonesia (TII) memperingatkan bahwa program ini, dengan target 82,9 juta penerima manfaat, menghadapi risiko korupsi yang tinggi akibat lemahnya aturan pelaksana, konflik kepentingan mitra pelaksana, dan pengadaan barang/jasa yang tak akuntabel. Transparency International Indonesia+1

Begini alur sebab-akibatnya:

Struktur dan Mekanisme yang Membuka Ruang Setoran

1. Ketiadaan regulasi pelaksana yang kuat & payung hukum yang goyah
   MBG hingga akhir 2025 belum memiliki Peraturan Presiden sebagai landasan hukum yang mengikat secara nasional. Implementasinya masih melalui petunjuk teknis internal, sehingga banyak keputusan kunci dijalankan berdasarkan wewenang diskresioner. Transparency International Indonesia

   Akibat: ruang negosiasi dan tekanan terhadap pejabat menjadi lebih besar, karena batas pengambilan keputusan tidak jelas.

2. Seleksi & penunjukan mitra SPPG yang kurang terbuka
   Mitra-mitra dapur (SPPG) banyak ditunjuk tanpa mekanisme verifikasi publik yang kuat. Ada indikasi afiliasi politik atau institusi tertentu pada pengelola yayasan mitra. Transparency International Indonesia

   Akibat: calon mitra merasa perlu “menyesuaikan” diri agar diterima, termasuk memberikan imbalan terselubung.

3. Pengadaan bahan baku & distribusi sebagai titik rawan
   Potensi korupsi terbesar menurut banyak pakar adalah pengadaan bahan makanan dan logistik. Dalam rantai panjang dari pusat ke daerah, ada banyak titik transit di mana harga bisa dinegosiasikan atau ditumpuk margin. Liputan6+1

   Kepala BGN mengungkap modus: bahan baku kualitas rendah ditawarkan kepada pengelola dapur dengan janji “selisih keuntungan” tambahan, yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. detikfinance

   Akibat: kualitas bahan makanan menurun, laporan pertanggungjawaban bisa dipalsukan, dan sebagian dana mengalir ke kantong pengelola.

4. Laporan keuangan fiktif & manipulasi dokumentasi
   Banyak SPPG dideteksi menggunakan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realitas operasional. Ada kasus di mana pengeluaran besar dicatat, tetapi pembelian bahan fisik tidak sesuai laporan. detikfinance

   BGN mencoba mitigasi lewat penggunaan virtual account (VA) agar aliran dana bisa lebih transparan: hanya dua pihak (mitra + BGN) yang bisa menarik uang dari rekening itu. detikfinance+1

   Tapi sistem VA saja tidak cukup bila kontrol internal dan audit tidak berjalan ketat atau dicek berkala.

5. Tekanan politik dan kebutuhan “balas jasa”
   Karena MBG adalah program prioritas presiden, tekanan politik untuk melihat hasil cepat sangat besar. Pejabat di bawahnya mungkin merasa dipaksa mencari tambahan dana untuk memperkuat posisinya — membuka ruang “setoran” agar proyek tetap jalan dan reputasi aman.

6. Kurangnya pengawasan eksternal & transparansi publik
   Meskipun KPK mendorong pengawasan yang transparan dan menyoroti risiko fraud, pengawasan masyarakat, media, dan LSM belum terstruktur dan belum menjadi bagian wajib dari setiap tahap MBG. Indonesia.go.id+1

   Akibat: penyimpangan kecil sulit dideteksi sejak awal, karena tidak ada mekanisme audit publik rutin yang melekat.

Ujung-ujungnya: Setoran & Korupsi Terstruktur

Dari struktur di atas, pola setoran bisa muncul sebagai:

• Fee proyek: mitra dapur harus membayar “biaya operasional tambahan” ke penyelenggara pusat supaya kegiatan mereka diterima atau terus berjalan.

• Mark-up harga: bahan baku dijual di atas harga pasar secara sistematis, selisihnya dibagi.

• Potongan dalam laporan pembelian / honor: sebagian dari anggaran honor, transport, atau jasa pencatatan dipotong sebelum disalurkan utuh kepada pengelola lokal.

• Kontribusi politik terselubung: uang surplus dialirkan ke aktor politik atau partai sebagai “sumbangan pengembangan program”.

Setoran-setoran ini bisa berlangsung di semua level: dari kepala dapur SPPG, pejabat daerah, hingga pejabat pusat yang mengendalikan kebijakan.

Kasus nyata sudah mulai muncul mitra dapur di Kalibata (Jakarta) melaporkan kerugian hampir Rp 1 miliar. Diakibatkan penggelapan dan tidak dibayar secara benar oleh yayasan pengendali proyek. YouTube+1

Dampak & Akibat Nyata

1. Erosi kepercayaan publik
   Ketika banyak yang mendengar cerita setoran dan penggelapan di balik “program gratis”, masyarakat bisa kehilangan iman terhadap program pemerintah—lebih jauh lagi terhadap institusi negara.

2. Kualitas pangan dan gizi terganggu
   Jika bahan baku dikurangi kualitasnya demi margin, dampaknya langsung ke gizi anak-anak. Program yang semula bertujuan memperbaiki kesehatan bisa menjadi ancaman kesehatan.

3. Anggaran negara terbuang sia-sia
   Sebagian besar dana tidak mencapai penerima manfaat, melainkan mengalir ke pihak tengah. Dalam kajian TII disebut ada risiko kerugian negara hingga Rp 1,8 miliar per SPPG per tahun. Transparency International Indonesia

4. Kesenjangan pelayanan antar daerah meningkat
   Mitra kuat atau daerah yang memiliki koneksi politik cenderung mendapat proyek dan dana lebih, sementara daerah marginal tertinggal justru semakin jauh.

5. Program bisa dibatalkan atau dihentikan
   Kalau publik dan media mengungkap banyak kasus, tekanan politik bisa memaksa pemerintah menghentikan program sebelum target tercapai.

6. Korupsi jadi sistemik, bukan kasus perorangan
   Bila praktik setoran menjadi “budaya” di MBG, maka setiap pihak yang terlibat — mulai dari pejabat pusat hingga pengelola lokal — akan terseret dalam jaringan korupsi struktural.

Penutup: Antara Harapan & Kewaspadaan

Program MBG sejatinya punya visi luhur: menjamin gizi anak Indonesia, mengurangi stunting, dan memicu ekonomi lokal. Namun ketika desain kelembagaannya (aturan, pengawasan, mekanisme alokasi) kurang matang, potensi pelacuran kebijakan ke dalam kepentingan gelap amat besar.

Setoran bukan sekadar rumor, bisa menjadi konsekuensi logis dari struktur yang tak bersih. Jika kita ingin agar MBG tidak menjadi “program setoran”, maka strategi harus berjalan simultan. Reformasi sistem pengadaan, audit publik wajib, pelibatan masyarakat & media, dan sanksi keras bagi penyimpangan.