Tak Terkecuali BGN, Selama Pimpinan Lembaga Cari “Tambahan” dari Proyek, Dipastikan Korupsi Tetap Terjadi

Jakarta – Kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) awalnya disambut dengan optimisme. Lembaga ini digadang-gadang menjadi motor penggerak kemandirian pangan dan perbaikan gizi masyarakat melalui berbagai program strategis, salah satunya pembangunan Dapur Sehat di berbagai daerah. Namun, di balik ambisi besar itu, muncul tanda tanya serius tentang transparansi pelaksanaan dan arah manfaat ekonomi yang dijanjikan.

Pola Lama dengan Wajah Baru

Dari berbagai penelusuran dan kesaksian pelaku di lapangan, tampak bahwa BGN tidak sepenuhnya berbeda dari lembaga-lembaga pemerintah lain yang kerap terjebak dalam pola lama. Proyek besar yang seharusnya menjadi peluang bagi kontraktor lokal dan pelaku usaha kecil, justru dikondisikan agar jatuh ke tangan perusahaan raksasa BUMN dan kelompok konglomerasi nasional.

Pola pengondisian ini tidak lahir secara kebetulan. Ia dimulai sejak proses awal, di mana mekanisme verifikasi dan persyaratan tender disusun dengan tingkat kesulitan yang tinggi, seolah menutup peluang bagi pengusaha daerah. Banyak kontraktor lokal yang akhirnya memilih mundur karena tidak sanggup memenuhi ketentuan teknis yang terkesan “dibuat-buat”.

Di sisi lain, isu adanya permintaan upeti di awal proyek atau sebelum kontrak ditandatangani, terus menjadi bisik-bisik di kalangan pelaku industri jasa konstruksi. Meskipun sulit dibuktikan, pola semacam ini sudah menjadi rahasia umum dalam proyek-proyek yang melibatkan dana besar pemerintah.

Rakyat Melihat, Rakyat Menjawab

Ironisnya, ketika BGN menyampaikan bahwa kehadirannya membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat, publik justru menilai sebaliknya. Bagi rakyat, yang dipermasalahkan bukanlah keberadaan proyek atau skala anggarannya, melainkan pola kerja yang tidak transparan dan kecenderungan “main di belakang layar” oleh oknum internal lembaga.

Banyak pihak menilai bahwa verifikasi proyek Dapur Sehat dijalankan dengan cara yang tidak terbuka, bahkan menyerupai pola bajak laut: siapa yang kuat, dia yang mendapat bagian. Akibatnya, idealisme awal untuk menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat bawah menjadi kabur, tergantikan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Padahal, jika setiap proyek dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat, tanpa intervensi dan “permainan tambahan” dari aparatur pemerintah, semua akan berjalan baik-baik saja. Para pengusaha lokal punya kemampuan, tenaga kerja daerah siap bekerja, dan rantai ekonomi rakyat bisa berputar di wilayahnya sendiri.

Kondisi yang Dikondisikan

Dalam praktiknya, pengkondisian proyek seperti ini sering kali bermula dari niat tersembunyi di pucuk pimpinan lembaga. Ketika orientasi utama sudah bergeser dari “melayani rakyat” menjadi “memanfaatkan anggaran”, maka segala mekanisme administratif hanya menjadi formalitas.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses pemilihan kontraktor di proyek-proyek BGN cenderung mengarah pada pihak yang sudah “diatur sejak awal”. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan internal lembaga, bahkan di era digital sekalipun.

“BGN seharusnya jadi contoh lembaga baru yang bersih dan transparan. Tapi kalau pola lama tetap dijalankan, hasilnya tidak akan berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Siklus Tak Pernah Berhenti

Selama pucuk pimpinan dan lingkar dalam lembaga masih berorientasi pada keuntungan pribadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan terus berulang dalam berbagai bentuk. Proyek boleh berganti nama, pejabat boleh berganti posisi, tapi niat buruk di atas anggaran publik selalu menemukan jalannya sendiri.

Sistem lelang elektronik, audit digital, dan transparansi data tidak akan mampu menembus lapisan niat jika sejak awal sudah ada skenario bagi-bagi keuntungan. Karena itu, reformasi birokrasi sejati hanya mungkin terjadi jika kepemimpinan lembaga dibangun di atas integritas, bukan koneksi dan komisi.

Kesimpulan:
Tak terkecuali BGN, selama pucuk pimpinan lembaga pemerintah masih menjadikan proyek sebagai ladang tambahan, KKN akan tetap hidup dan beranak-pinak. Anggaran publik hanyalah alat, bukan amanah. Dan selama rakyat masih hanya dijadikan penonton dari panggung besar proyek-proyek yang katanya untuk kesejahteraan mereka, maka yang sejahtera hanyalah segelintir orang di atas — bukan mereka yang menunggu hasilnya di bawah.

1. Klaim Resmi BGN

• Total dapur sehat dibangun: 10.681 unit

• Sumber dana: APBN & kemitraan publik-swasta (non-APBN)

• Tujuan: Pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan gizi masyarakat.

• Sasaran: Kelompok masyarakat, UMKM pangan, dan koperasi daerah.

2. Realitas di Lapangan (hasil penelusuran dan sumber internal)

3. Dampak Ekonomi

• Potensi ekonomi lokal yang hilang: hingga Rp 2,5–3 triliun per tahun karena proyek besar terserap oleh perusahaan nasional, bukan daerah.

• Lapangan kerja lokal berkurang sekitar 60% dari proyeksi awal.

• Sirkulasi uang di daerah menurun, karena dana proyek kembali ke Jakarta dan grup nasional.

4. Analisis Pengamat

“Ini pola klasik proyek publik: klaimnya untuk rakyat, tapi sistemnya mengalir ke elit. Selama BGN dan lembaga sejenis masih dikelola dengan pola ‘tambahan di atas kertas’, maka hasilnya hanya membesarkan kelompok tertentu,” ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.