Jakarta – Polemik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menghangat setelah muncul wacana agar negara ikut turun tangan melalui dua opsi: penyertaan modal (injeksi dana) atau pelimpahan aset proyek menjadi milik negara.
Pernyataan ini muncul dari lingkungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Asset Management (Persero), lembaga baru yang kini memegang kendali atas portofolio dan dividen BUMN strategis.
CEO Danantara Rosan Roeslani disebut tengah mengkaji opsi agar sebagian infrastruktur Whoosh bisa diserahkan ke negara, dengan alasan menjaga keberlanjutan proyek dan kestabilan fiskal BUMN terlibat.
Dua Opsi yang Diperdebatkan
Sumber di lingkungan Danantara menyebut, dua alternatif tengah dipertimbangkan:
-
Menyerahkan sebagian aset Whoosh ke negara agar dikelola sebagai aset strategis nasional.
-
Meminta dukungan fiskal berupa penyertaan modal terbatas jika Danantara dinilai tidak cukup kuat menanggung seluruh utang sendiri.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras opsi yang melibatkan APBN.
“Utang Whoosh bukan tanggungan negara. Danantara memiliki kapitalisasi cukup besar untuk membayar sendiri,” tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan (15/10/2025).
Luhut dan Sandi Politik “Push”
Menariknya, pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di forum publik justru memberi sinyal sebaliknya.
Ia menyebut bahwa kelanjutan proyek Jakarta–Surabaya bergantung pada “restrukturisasi utang” dan “kompaknya pemerintah”.
“China bilang, kami mau lanjut kalau masalah restrukturisasi ini diselesaikan segera,” ujar Luhut.
Pernyataan itu menimbulkan tafsir bahwa ada tekanan politik agar negara kembali terlibat — meski Purbaya menolak memakai APBN.
Potensi Ilusi Fiskal dan Konflik Kepentingan
Jika negara kembali “turun tangan”, proyek Whoosh berisiko menjadi beban fiskal terselubung.
Padahal, konsep awal Danantara dibentuk untuk memisahkan BUMN dari APBN, agar setiap entitas usaha menanggung risiko sendiri.
Ekonom menilai langkah menyerahkan aset atau meminta injeksi negara bisa membuka ruang bagi “ilusi fiskal”:
utang tetap dibayar publik, hanya lewat mekanisme berbeda.
📊 Pertanyaan Publik
Kini, publik menanti kejelasan:
Apakah Danantara benar-benar mandiri seperti janji awal, ataukah justru sedang membuka pintu baru agar negara kembali menanggung beban proyek?
