Garuda Dirombak: Dua Direksi Asing Masuk, Prabowo Ingin Akhiri Mental Koruptif di BUMN

Jakarta — Langkah Presiden Prabowo Subianto membuka pintu bagi eksekutif asing untuk duduk di jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan luas. Salah satu perusahaan pertama yang menerapkan kebijakan ini adalah Garuda Indonesia.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025, Garuda menunjuk dua warga negara asing ke posisi strategis: Balagopal Kunduvara, mantan eksekutif Singapore Airlines, sebagai Direktur Keuangan, dan Neil Raymond Mills, mantan direktur strategi di Air India, sebagai Direktur Transformasi.
Sementara posisi Direktur Utama kini dipegang oleh Glenny Kairupan — purnawirawan TNI yang juga dikenal sebagai teman satu angkatan Prabowo di Akademi Militer (Akabri).

Kebijakan ini merupakan implementasi dari keputusan pemerintah membuka peluang bagi profesional asing untuk memimpin atau duduk di jajaran direksi BUMN. Menurut Prabowo, langkah ini bertujuan meningkatkan standar tata kelola dan mengikis budaya koruptif yang selama ini membayangi perusahaan negara.

“Kita butuh disiplin dan integritas global. BUMN tidak boleh lagi dikelola dengan mental lama — mental koruptif, mental berpura-pura suci tapi rakus kekuasaan,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari beberapa sumber kementerian.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari sebagian pengamat yang menilai masuknya tenaga profesional asing bisa membawa praktik transparansi dan efisiensi baru. Namun, kritik juga muncul dari kalangan nasionalis ekonomi yang khawatir kebijakan ini membuka celah dominasi asing terhadap aset strategis negara.

“Selama tujuannya memperbaiki manajemen dan menutup ruang permainan korup, langkah ini bisa menjadi awal reformasi struktural di tubuh BUMN,” kata ekonom senior Institute for Public Governance, Denny Arif.

Dengan masuknya dua direksi asing dan kepemimpinan baru yang dekat dengan Presiden, Garuda Indonesia kini berada di persimpangan penting: antara membangun kembali kepercayaan publik dan menghapus jejak lama birokrasi yang sarat kepentingan pribadi.