Jakarta – Di tengah perdebatan soal sumber pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menimbulkan tanda tanya besar.
Dalam forum Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Luhut menyebut bahwa pemerintah Tiongkok telah menyatakan kesediaan melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya, dengan satu syarat: restrukturisasi utang Whoosh segera diselesaikan.
“China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi (utang) ini segera,” ujar Luhut.
Pernyataan itu sekilas terdengar teknokratis. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada pesan politis yang lebih besar: dorongan agar negara kembali turun tangan dalam menanggung beban utang proyek yang sejatinya berada di bawah tanggung jawab konsorsium BUMN.
🟨 Restrukturisasi atau “Penyelamatan” dengan Dana Negara?
Luhut juga mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama untuk tim restrukturisasi utang Whoosh, yang kini menunggu keputusan presiden. Ia bahkan menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak sulit selama pemerintah “kompak”.
“Saya bilang, Rosan (CEO Danantara), segera saja bikin tim restrukturisasi. Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut.
Ungkapan “kewenangan di presiden” dan “asal kita kompak” menandakan bahwa solusi restrukturisasi yang dimaksud bukan sekadar teknis korporasi, melainkan mengandung unsur politik dan kebijakan fiskal negara.
Dengan kata lain, Luhut memberi sinyal bahwa negara dapat — bahkan seharusnya — ikut menanggung beban penyelesaian utang Whoosh.
🟥 Bertentangan dengan Sikap Tegas Menkeu Purbaya
Pandangan Luhut ini kontras dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tidak boleh menggunakan APBN.
“Utang Whoosh bukan tidak dibayar pemerintah. Saya hanya ingin agar pembayaran tidak berasal dari APBN, melainkan dari kas Danantara,” tegas Purbaya di Jakarta, 15 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, seluruh dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke kas negara, tetapi dikelola langsung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, yang memiliki kapitalisasi hampir Rp1.900 triliun. Dengan demikian, Danantara dianggap cukup mampu membayar utang tanpa menarik dana publik.
Sikap ini menunjukkan upaya menjaga disiplin fiskal dan kemandirian BUMN, agar APBN tidak kembali menjadi “penyelamat darurat” proyek-proyek bermasalah.
🟦 Makna Terselubung dari Sandi Politik Luhut
Pernyataan Luhut dapat dibaca sebagai sinyal politik yang berlapis. Di satu sisi, ia menampilkan optimisme diplomatik untuk melanjutkan proyek kerja sama dengan Tiongkok. Namun di sisi lain, kalimat “selesaikan restrukturisasi segera” menjadi kode halus agar pemerintah tidak lepas tangan terhadap beban utang.
Dalam konteks geopolitik dan ekonomi, langkah ini juga bisa diartikan sebagai upaya menjaga hubungan strategis dengan Beijing—meski berpotensi mengorbankan prinsip efisiensi fiskal yang dijaga oleh Kementerian Keuangan.
🟩 Kesimpulan: Siapa yang Sebenarnya Didorong untuk Membayar?
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi apakah restrukturisasi yang dimaksud akan melibatkan APBN secara langsung atau melalui mekanisme lain. Namun, bahasa politik Luhut memberi kesan bahwa negara tetap menjadi aktor utama di balik penyelesaian utang Whoosh.
Sementara publik bertanya-tanya, “restrukturisasi” kini menjadi kata sandi baru dalam kamus proyek strategis nasional — antara bantuan negara atau penyelamatan elite ekonomi.
