Rasa Kasihan Kepada Pejabat, Bukan Kepada Derita Rakyat ? Sehingga Perlu 3 Kali Peringatan?

Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakannya yang memberi “tiga kali peringatan” sebelum mengganti menteri menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Banyak pihak menilai langkah itu menunjukkan empati berlebihan kepada pejabat, bukan kepada rakyat yang sudah lama menanggung akibat dari kinerja buruk birokrasi.

Kebijakan peringatan berlapis ini dipandang lebih sebagai bentuk “rasa kasihan kepada pejabat” ketimbang sikap tegas terhadap mereka yang lalai menjalankan amanah. Padahal, dalam konteks kepemimpinan negara, yang seharusnya dikasihani adalah rakyat yang terus menunggu janji dan solusi nyata, bukan pejabat yang menikmati fasilitas negara.

Sejumlah pengamat dan masyarakat di media sosial menilai, jika seorang menteri harus diperingatkan sampai tiga kali, berarti yang bersangkutan memang tidak layak memegang jabatan publik. “Kalau sekelas menteri saja perlu diingatkan berkali-kali, lebih baik anak SMA saja yang jadi menteri,” tulis seorang netizen dengan nada getir.

Masalah yang dihadapi rakyat saat ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi akar moral dan kejujuran pejabat publik. Banyak di antara mereka melakukan kesalahan bukan karena tidak tahu, tetapi karena sengaja menyelewengkan kepercayaan dan memanipulasi kepentingan.

Rakyat sudah terlalu sering dibohongi: janji reformasi yang tak kunjung tuntas, program pro-rakyat yang tak terasa manfaatnya, hingga kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Dalam situasi seperti ini, sikap “kasihan kepada pejabat” justru menjadi ironi moral di tengah penderitaan masyarakat.

Ketegasan pemimpin tidak seharusnya dibungkus dengan rasa iba pada pejabat, melainkan dengan keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena sejatinya, kasihan yang paling layak adalah untuk rakyat yang sudah terlalu lama menanggung akibat dari kebohongan dan kelalaian mereka yang berkuasa.