Jakarta — Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa hanya Presiden yang berhak menilai kinerja menteri menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, Bahlil menyatakan bahwa penilaian terhadap pejabat kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional.
Namun, di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, pernyataan tersebut dinilai mengabaikan dimensi moral dan sosial dari jabatan publik. Masyarakat kini tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek penilaian terhadap integritas dan etika pejabat negara.
“Secara administratif memang Presiden yang berwenang. Tapi legitimasi moral seorang pejabat berasal dari kepercayaan publik,” ujar seorang aktivis antikorupsi dalam diskusi daring yang membahas etika kepemimpinan. “Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan mereka bukan sekadar teknis birokrasi, tapi juga amanah sosial.”
Di era digital, masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi dan rekam jejak pejabat. Penilaian publik terhadap etika, kepantasan, dan tanggung jawab pejabat menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi partisipatif. Ketika seorang pejabat menunjukkan sikap arogan atau mengabaikan etika, kepercayaan publik bisa runtuh meski jabatan administratif tetap melekat.
Pakar komunikasi politik menilai bahwa pejabat yang tidak peka terhadap opini publik berisiko kehilangan legitimasi sosial. “Kinerja bukan hanya soal angka dan laporan, tapi juga soal empati, transparansi, dan etika,” tegasnya.
Pernyataan Bahlil menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab kepada rakyat. Dalam demokrasi, suara publik adalah cermin moral yang tak bisa diabaikan.
