Setahun Prabowo: Hukum Belum Tegak, Tak Berlaku bagi Mereka yang Kuat Politik dan Finansial

Jakarta — Indonesia secara konstitusi adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), namun praktik penegakan hukum terhadap pejabat tinggi, termasuk Presiden dan Menteri, menunjukkan kesenjangan nyata antara teori dan kenyataan. Kasus-kasus yang sudah terang benderang di ruang publik, seperti dugaan penyimpangan proyek strategis atau pembengkakan anggaran mega proyek, sering kali sulit atau bahkan tidak bisa ditindak secara hukum.

Beberapa contoh mencuat di publik:

• Kasus Ijazah Jokowi: Dugaan keaslian ijazah Presiden yang sempat ramai menjadi perbincangan publik. Meski kontroversial, aparat hukum tidak bisa menindak secara formal karena prosedur hukum dan kekebalan jabatan.

• Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh): Dugaan mark up biaya dan penyimpangan manajemen PT KCIC sudah terang benderang, namun hingga kini tidak ada penyidikan serius dari lembaga penegak hukum.

• Blok Migas Medan: Kasus dugaan kerugian negara akibat kontrak atau perizinan migas yang kontroversial, namun tidak tersentuh hukum karena keterlibatan pejabat tinggi dan pihak swasta dengan pengaruh finansial kuat.

• Kuota Haji dan Pengelolaan Dana: Dugaan maladministrasi dalam pengelolaan kuota haji atau dana operasional, meski ramai dibahas publik, jarang berujung pada tindakan hukum nyata.

Menurut pengamat hukum dan politik, ada beberapa faktor yang membuat hukum tampak tidak berlaku sama bagi semua warga negara:

1. Kekebalan Jabatan dan Proteksi Politik
   Pejabat tinggi memiliki perlindungan hukum tertentu selama masa jabatan. Penanganan hukum terhadap mereka memerlukan prosedur yang kompleks, termasuk persetujuan DPR atau Mahkamah Kehormatan, sehingga penindakan tidak bisa dilakukan secepat kasus biasa.

2. Kekuatan Finansial
   Uang dan sumber daya finansial menjadi alat untuk mempengaruhi proses hukum, mulai dari kemampuan membiayai pembelaan hukum, hingga akses ke pengacara dan jaringan politik yang luas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum bisa dibeli, dan warga biasa tidak memiliki perlindungan yang setara.

3. Bukti dan Dokumentasi yang Sulit Diperoleh
   Banyak kasus yang ramai di media hanya bersifat indikasi atau opini publik. Aparat penegak hukum memerlukan dokumen resmi, audit forensik, atau transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tanpa bukti ini, penyidikan tidak bisa berjalan meski dugaan sudah jelas.

4. Pertimbangan Politik dan Strategi Kekuasaan
   Penegakan hukum terhadap pejabat tinggi berimplikasi pada stabilitas pemerintah, persepsi publik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, proses hukum sering kali tertunda atau berhenti di tengah jalan, menimbulkan keraguan publik terhadap integritas lembaga hukum.

Persepsi Publik dan Dampaknya

Kombinasi antara kekebalan jabatan, proteksi politik, dan kekuatan finansial menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak berlaku sama bagi semua warga negara. Dalam banyak kasus, publik menyaksikan dugaan penyimpangan atau korupsi, tetapi aparat penegak hukum tampak pasif atau lambat bertindak.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Analisis para pakar menunjukkan bahwa ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, prinsip Negara Hukum Indonesia tampak tergeser oleh kekuasaan dan uang.

Kesimpulan

Kasus-kasus yang “terang benderang” di ruang publik menegaskan bahwa prinsip Negara Hukum masih sering kalah oleh kekuasaan politik dan finansial. Publik kini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian lembaga hukum untuk bertindak adil tanpa pandang bulu. Tanpa itu, Indonesia menghadapi risiko munculnya persepsi bahwa negara ini bukan lagi Negara Hukum, melainkan Negara Uang, di mana hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan politik atau finansial besar.

Redaksi BeritaIndonesia.News