Jakarta – Bocornya video rapat internal relawan dan juru bicara Presiden Jokowi mengungkap strategi kontroversial untuk menekan media yang mengkritik pemerintah. Dalam rekaman itu, sejumlah tokoh, termasuk komisaris BUMN dan pengurus partai, membahas langkah-langkah untuk menghadapi kritik publik yang semakin keras terhadap Jokowi.
Salah satu hal yang mencuat adalah permintaan kepada Arianto Sutadi, purnawirawan polisi sekaligus penasihat Kapolri, agar pihak kepolisian bertindak terhadap stasiun televisi ILC dan kanal Rakyat Bersuara. Relawan menilai kedua media ini sebagai “sumber masalah” karena terus menayangkan kritik terhadap pemerintah.
Rekam jejak Arianto menimbulkan sorotan serius. Ia pernah gagal menjadi pimpinan KPK karena pemalsuan LHKPN, namun kemudian menjabat sebagai komisaris BUMN dan kini menjadi penasihat Kapolri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan etika, terutama ketika seorang pejabat kontroversial diduga dimanfaatkan untuk menekan media.
Pengamat menilai perilaku relawan ini menunjukkan ketidakmampuan nalar etika publik. Dalam upaya melindungi Jokowi, mereka melakukan tindakan yang di luar nalar moral publik, menempatkan loyalitas politik di atas prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Upaya menekan media, yang seharusnya menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, justru memperlihatkan ketakutan mereka menghadapi fakta-fakta yang tak bisa lagi dilindungi.
“Ini bukan sekadar politik pragmatis, tapi pelanggaran etika yang serius. Relawan seharusnya menyampaikan kritik secara rasional, bukan menekan media melalui aparat negara,” ujar seorang pengamat politik.
Hingga kini, pihak Polri maupun Arianto Sutadi belum memberikan klarifikasi resmi. Publik menunggu jawaban terkait dugaan tekanan terhadap media kritis, yang berpotensi merusak prinsip kebebasan pers dan integritas pejabat publik.
