Dedy Mulyadi dan Bobby Bantah Purbaya: Data Mana yang Salah, BI atau Pemda?

Jakarta — Polemik dana pemerintah daerah (Pemda) yang disebut “mengendap” di bank kembali memanas setelah pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memicu perdebatan publik. Purbaya mengungkap bahwa masih ada lebih dari Rp230 triliun dana milik Pemda yang tidak terserap, berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Namun, bantahan datang dari sejumlah kepala daerah, termasuk Dedy Mulyadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut mereka, tudingan bahwa Pemda menimbun dana di bank tidak sepenuhnya benar. Bobby menegaskan bahwa dana yang dimaksud bukan dana “mengendap” melainkan bagian dari perencanaan dan proyek yang belum jatuh tempo pencairannya. “Banyak dana itu ada di rekening karena menunggu proses lelang, administrasi, atau jadwal pencairan. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan sebagai tidak digunakan,” ujarnya.

Penjelasan serupa disampaikan Dedy Mulyadi. Ia menyebut perbedaan data muncul karena metode pencatatan BI dan Kemendagri berbeda. BI menghitung seluruh saldo yang masih berada di rekening atas nama Pemda — termasuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan Kemendagri dan Pemda hanya menghitung dana aktif dalam rekening kas daerah. “BI menghitung keseluruhan saldo, bahkan yang belum waktunya dipakai. Kami hanya mencatat dana operasional yang digunakan langsung untuk belanja daerah,” jelas Dedy.

Dari data perbandingan terbaru, BI mencatat total saldo Pemda mencapai Rp233,97 triliun per Oktober 2025. Sementara versi Kemendagri hanya sekitar Rp215 triliun. Selisih Rp18,97 triliun itulah yang kini menjadi sorotan publik.

Ekonom menilai, persoalan ini bukan semata kesalahan Pemda atau BI, melainkan ketidaksinkronan sistem pelaporan dan definisi dana “mengendap”. BI melihat dari sisi moneter dan perbankan, sementara Pemda dari sisi fiskal dan kas daerah.

Perdebatan ini menunjukkan perlunya sinkronisasi data lintas lembaga agar publik tidak keliru menilai kinerja keuangan daerah. Tanpa kejelasan definisi dan standar pelaporan, isu dana mengendap hanya akan menjadi alat saling tuding antarinstansi.