BINJAI — Rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai kembali memicu perbincangan publik. Salah satu yang paling disorot adalah perubahan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini dikabarkan dialihkan menjadi Staf Ahli Wali Kota.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Pemko Binjai pada Jumat (18/10/2025) dipimpin langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Sebanyak 45 pejabat eselon II dan III dilantik serta diambil sumpah jabatannya. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal wajar dalam sistem birokrasi pemerintahan.
“Rotasi ini bukan bentuk hukuman, melainkan langkah penyegaran agar roda pemerintahan semakin dinamis dan adaptif terhadap tantangan,” ujar Amir Hamzah dalam sambutannya.
Namun di balik pesan resmi itu, keputusan memindahkan Sekda menjadi Staf Ahli menimbulkan berbagai pertanyaan. Pasalnya, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang berfungsi mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah serta menjadi penghubung antara kepala daerah dan instansi pemerintahan.
Beberapa ASN di lingkungan Pemko Binjai menilai, keputusan tersebut terlalu mendadak dan belum disertai penjelasan terbuka. “Kami hanya mengetahui dari undangan pelantikan. Tidak ada penjelasan resmi terkait alasan mutasi,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Medan, Dr. Fadli Harahap, menilai rotasi jabatan tinggi seperti Sekda perlu didasari pada indikator kinerja yang jelas. “Kalau hanya berdasarkan penilaian subjektif atau pertimbangan politik, ini bisa menurunkan moral ASN dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.
Hingga kini, Pemko Binjai belum mengumumkan siapa yang akan ditunjuk sebagai Sekda definitif. Dalam laman resmi pemerintah, disebutkan bahwa mutasi dilakukan semata-mata untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
Namun, publik berharap Pemko Binjai dapat memberikan klarifikasi terbuka agar tidak muncul spekulasi liar yang dapat mengganggu stabilitas internal birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.
