Proyek “Land Bridge” Arab Saudi menunjukkan efisiensi dan visi jangka panjangsementara Indonesia masih terjebak dalam biaya membengkak dan beban utang proyek Whoosh.
Jakarta – Perbandingan dua proyek kereta cepat antara Arab Saudi dan Indonesia membuka kenyataan pahit: biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih mahal, bahkan mencapai sepuluh kali lipat.
Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan proyek ambisius bernama Saudi Land Bridge—jalur kereta cepat sepanjang 1.500 kilometer yang akan menghubungkan Jeddah di pesisir Laut Merah dengan Dammam di Teluk Arab melalui Riyadh. Total nilai investasi proyek tersebut diperkirakan US$7 miliar atau sekitar Rp116 triliun, setara dengan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang panjangnya hanya 142 kilometer.
Artinya, biaya pembangunan Land Bridge Saudi hanya sekitar Rp77 miliar per kilometer, sedangkan proyek Whoosh menelan sekitar Rp795 miliar per kilometer. Perbandingan ini menunjukkan bahwa biaya pembangunan kereta cepat Indonesia lebih dari sepuluh kali lipat lebih mahal dibanding proyek serupa di Saudi.
Efisiensi ala “Vision 2030”
Proyek Land Bridge merupakan bagian dari Vision 2030, strategi nasional Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi dan menghubungkan seluruh wilayah kerajaan. Jalur ini akan menjadi koridor transportasi strategis yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Laut Merah dan Teluk Arab. Pemerintah Saudi menargetkan waktu tempuh antar kota utama dapat dipangkas menjadi kurang dari empat jam.
Yang menarik, proyek ini dirancang dengan skema investasi campuran antara pemerintah dan swasta, dengan prioritas pada efisiensi biaya, transfer teknologi, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang. Tak ada laporan pembengkakan biaya, tak ada drama penundaan, dan tak ada beban fiskal yang membengkak.
Dalam konteks global, pendekatan Saudi mencerminkan model value engineering—setiap dolar yang dikeluarkan dihitung berdasarkan nilai manfaat dan efisiensi jangka panjang.
Whoosh: Cepat di Jalur, Lambat di Laba
Kebalikannya, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung justru menggambarkan masalah struktural yang klasik dalam proyek infrastruktur Indonesia: pembengkakan biaya, restrukturisasi utang, dan lemahnya proyeksi pendapatan.
Awalnya, proyek Whoosh direncanakan hanya menelan biaya sekitar Rp86 triliun. Namun, angka itu melonjak menjadi Rp113 triliun akibat revisi konstruksi, pembebasan lahan, dan perubahan desain. Sumber pembiayaan utamanya berasal dari pinjaman Bank Pembangunan China (CDB), dengan jaminan dari PT KCIC—konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok.
Masalahnya, hingga kini, proyek Whoosh belum menunjukkan kemampuan menghasilkan laba operasional yang memadai. Pendapatan dari tiket penumpang tak sebanding dengan biaya perawatan, bunga pinjaman, dan depresiasi aset. Bahkan, Kementerian BUMN telah mengisyaratkan perlunya restrukturisasi utang agar proyek tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan negara lebih jauh.
Sejumlah ekonom menilai, biaya pembangunan yang terlalu tinggi adalah cerminan dari inefisiensi sistemik—mulai dari pengadaan barang, konsultan teknis, hingga pembengkakan biaya lahan. Dalam perbandingan internasional, proyek sekelas Shinkansen Jepang atau TGV Prancis hanya menelan biaya rata-rata Rp200–300 miliar per kilometer, masih jauh di bawah angka proyek Whoosh.
Pertanyaan tentang Transparansi
Yang menjadi sorotan bukan sekadar mahalnya biaya, melainkan minimnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Laporan audit dan studi kelayakan tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sementara perubahan nilai proyek terus berlangsung tanpa kajian publik yang memadai.
Sumber di Kementerian Perhubungan menyebut, “masalahnya bukan pada teknologi, tapi pada tata kelola proyek. Setiap revisi harga diikuti revisi perjanjian, dan itu membuka ruang bagi pemborosan.”
Jika dibandingkan, Arab Saudi mengeksekusi proyek sepanjang 1.500 km dengan biaya yang sama besarnya tanpa menimbulkan beban fiskal baru. Indonesia, justru dengan proyek yang sepuluh kali lebih pendek, harus menanggung konsekuensi utang dan ketidakpastian pendapatan jangka panjang.
Cermin Kebijakan Infrastruktur
Kasus Whoosh bukan hanya tentang satu proyek, tetapi mencerminkan pola kebijakan infrastruktur yang lebih luas—yakni obsesi terhadap proyek megah tanpa kejelasan manfaat ekonomi riil. Sementara Saudi membangun untuk integrasi wilayah dan efisiensi logistik, Indonesia justru terjebak dalam simbolisme politik: proyek kebanggaan yang mahal tetapi belum terbukti produktif.
Dalam konteks ekonomi nasional, pertanyaan utamanya kini bukan lagi “seberapa cepat Whoosh beroperasi,” tetapi “seberapa lama proyek ini bisa bertahan tanpa disubsidi.”
Penutup
Perbandingan ini menggarisbawahi perbedaan fundamental antara visi pembangunan dan biaya politis pembangunan. Arab Saudi menggunakan efisiensi sebagai fondasi modernisasi, sementara Indonesia masih bergulat dengan pembenaran atas pemborosan.
Dengan biaya hampir sama, dua negara membangun dua kisah yang sangat berbeda: satu menjembatani dua laut dengan efisiensi, yang lain masih berputar di antara angka defisit dan utang yang menumpuk.
